Page 34 - MAJALAH 93

foto:internet/jelitapunya.blogspot.com

pertambangan dengan pembukaan lahan dan area hutan
sudah memotong kayu tapi orang nakan hutan. Apabila mereka tidak restrasi sambil kita juga membesarkan
yang berniat memotong kayu dengan bisa menjalankan kegiatan usahanya atau pun meluaskan laju rehabilita-
membawa peralatan pemotong kayu dengan baik dan ternyata merusak sinya,” katanya.
kehutan itu sudah merupakan ba- hutan, maka tidak hanya dicabut izin- Dia menambahkan, sekarang ting-
rang bukti bahwa dia akan melakukan nya tetapi dia juga dikenakan sanksi gal bagaimana upaya-upaya peme-
pembalakan liar,”paparnya. hukuman terhadap perusakan hutan rintah untuk segera menertibkan
Selain kayu gelondongan yang ha- itu sendiri. penambang-penambang liar ini, ten-
sil penebangan liar itu yang sudah ter- Herman berharap RUU P2H dapat tunya bagi yang berizin pun juga bu-
bukti sebagai bagian dari pembalakan menjadi alat atau menjadi aturan kan persoalan kemudian mereka itu
liar, nantipun kayu-kayu gelondongan yang tentunya akan membuat jerah berizin, tetapi apakah mereka sudah
yang sudah diproduksi, dan berubah para pelaku illegal loging ataupun pe- melakukan standar lingkungan yang
bentuk dapat dikenakan sanksi se- rusahaan-perusahaan berizin yang ti- benar, apakah mereka sudah melaku-
bagai bagian dari pembalakan liar dak melakukan cara usahanya dengan kan standar operasional prosedur
Sedangkan dalam RUU P2H selain baik yang justru merusak lingkungan (SOP) yang benar atau belum.
memberikan sanksi terhadap para maupun merusak hutan. “Ini harus betul-betul dikaji. Jadi
pembalak liar yang merusak hutan “Tentunya upaya yang sudah jangan sampai kita focus untuk me-
juga berlaku bagi para pejabat yang dilakukan oleh pemerintah bisa nertibkan penambang-penambang
membiarkan terjadinya pembalakan menekan laju deforestrasi dari 4 juta liar tetapi penambang-penambang
liar maka dia akan mendapat huku- hektar hutan per tahun yang sekarang atau pun penguasa hutan yang ber-
man 1,5 kali lipat dibandingkan ma- menjadi 1 juta hektar hutan per tahun izin justru yang merusak. Jangan kare-
syarakat biasa. dengan kemampuan merehabilitasi na ada izin kemudian dianggap tidak
Begitu juga dengan perusahaan- 500 ribu. Paling tidak dapat menge- merusak, ada izinpun bisa jadi mereka
perusahaan berizin yang menggu- liminasi atau mengurangi laju defo- merusak,”katanya. (iw/spy/si)

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |