Page 37 - MAJALAH 93
P. 37

LEGISLASI



           UU Perlindungan Pekerja Indonesia :

           Pemda Dituntut Tingkatkan




           Keterampilan TKI






                 ndang-Undang Nomor 39 Ta-   kasus  penganiayaan  terhadap  TKI  di   perlindungan  TKI  terutama  yang  di
                 hun 2004 tentang Penempatan   luar negeri meningkat 39%, kasus ke-  luar negeri, namun tidak berdampak
           Udan Perlindungan Tenaga Ker-     kerasan seksual terhadap TKI mening-  pada  berkurangnya  kasus  yang  me-
           ja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI   kat 33%, sedangkan kasus kecelakaan   nimpa TKI.
           LN) dinilai  belum mampu memberi-  kerja  yang  menimpa  TKI  meningkat   Masalah-masalah  itu  tidak  hanya
           kan  perlindungan  kepada  Tenaga   61%,  dan  kasus  TKI  yang  dikirim  ke   dialami TKI yang tak punya dokumen
           Kerja Indonesia di luar negeri (TKI).   luar  negeri  dalam  kondisi  sakit  me-  legal, tetapi juga TKI resmi. Kenyata-
             Terbukti,  aksi kekerasan dan tin-  ningkat 107%.                 annya,  kematian  TKI  di  Malaysia  mi-
           dakan  yang  merugikan  TKI  terus   Data tersebut menunjukan lemba-  salnya, 87% adalah TKI legal. Selain itu,
           terjadi.  Sebagian  malah  meregang   ga-lembaga  yang  dibentuk  oleh  UU   data perdagangan orang tahun 2005
           nyawa,  kembali  ke  Indonesia  ting-  Nomor 39 Tahun 2004 tidak mampu   sampai 2009 menunjukan bahwa 67%
           gal nama dan kerangka. Berdasarkan   memberikan  perlindungan  kepada   kasus perdagangan orang, korbannya
           catatan Serikat Buruh Migran Indone-  TKI.  Meskipun  Pemerintah  sudah   dikirim secara resmi oleh perusahaan
           sia (SBMI), dalam dua tahun terakhir   melakukan banyak hal terkait dengan   jasa pengerah tenaga kerja (PJTKI).





                                             “UU Nomor 39/2004 itu
                                        hanya mengatur tentang penempatan
                                          bukan perlindungan yang mengakibatkan
                                         terjadinya komoditi TKI.”





























            Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR atau Ketua Panja Revisi UU No.39/2004                                                     TKI sekembalinya ke tanah air




            | PARLEMENTARIA |  Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42