Page 52 - MAJALAH 93

Pemda dan DPR Harus Dilibatkan

Bahas Perjanjian Internasional

Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PKB Anna Mu’awanah mengemukakan,
permasalahan utama yang sering muncul dalam konteks perjanjian internasional
yaitu seringnya perjanjian internasional dianggap merugikan
kepentingan nasional, karena itu harus melibatkan Pemda dan DPR

ia mengatakan, terdapat be- Undang-Undang perlu di-
berapa hal yang menjadi per- tambah yaitu perjanjian
Dmasalahan yakni perlu dili- internasional dibidang eko-
batkan Pemerintah daerah maupun nomi, sehingga secara ke-
DPR. “Peran DPR dalam memberikan seluruhan materi perjanjian
persetujuan dan adanya Undang-Un- internasional yang penge-
dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sahannya dengan Undang-
Pemerintah Daerah terkait peranan Undang, meliputi masalah
daerah dalam perjanjian internasional, politik, perdamaian, per-
merupakan hal baru yang perlu diper- tahanan, dan keamanan
timbangkan dalam proses pembuatan negara, serta perubahan
perjanjian,”terangnya. wilayah atau penetapan ba-
Berdasarkan permasalahan tadi, tas wilayah negara RI.
maka dianggap perlu dibuat peruba- Dikatakan juga bahwa
han atas Undang-Undang Nomor 24 perjanjian internasional
Tahun 2000 yang mencakup hal-hal mengenai pinjaman luar
seperti, Penguatan peran DPR, dengan negeri harus dimuat dalam
adanya perubahan Pasal ll UUD 45 ini, undang-undang tersen-
maka pembuatan perjanjian internasi- diri, tidak hanya disisipkan
onal yang menimbulkan akibat yang dalam Undang-Undang
luas dan mendasar bagi kehidupan APBN sebagaimana berlaku
rakyat terkait dengan beban keua- saat ini. Asehingga dalam
ngan negara, danatau mengharuskan pembahasan dan pengesa-
perubahan atau pembentukan Un- hannya juga disepakati hal
dang-Undang, harus dengan persetu- mengenai substansi dari
juan DPR. pinjaman luar negeri, yang Wakil Ketua Baleg Anna Mu’awanah
Anna Mu’awanah mengemukakan, meliputi nominal pinjaman,
perlunya penambahan asas dalam bunga pinjaman, jangka
pembuatan perjanjian internasional, waktu pinjaman dan pengakhiran pin- jelas memberikan manfaat bagi negara
sehingga asas dalam pembuatan per- jaman. dan rakyat. Oleh karena itu, perlu dia-
janjian internasional, tidak hanya ber- PerjanjianInternasional mengenai tur ketentuan mengenai manfat yang
asaskan Itikad kemanfaatan, saling hibah luar negeri juga harus dimuat dapat diperoleh dari suatu perjanjian
menghormati, berkedaulatan, dan dalam Undang-Undang tersendiri, ti- internasional yang dibuat.
berkeadilan. dak hanya disisipkan dalan UU APBN Dalam penyiapan perjanjian inter-
Dalam hal perjanjian internasional sebagaimana berlaku saat ini. Sehing- nasional, pemerintah harus menyiap-
harus berdampak pada kepentingan ga dalam pembahasan dan pengesa- kan kajian terkait dengan keselarasan
daerah maka Pemda perlu diikutser- hannya juga disepakati hal mengenai materi perjanjian internasional dengan
takan dalam keanggotaan delegasi substansi dari perjanjian hibah terse- UUD 1945, manfaat perjanjian inter-
republik Indonesia dalam pembuatan but yang meliputi jenis hibah, syarat, nasional bagi rakyat Indonesia, serta
perjanjian internasional tersebut. dan jumlah hibah luar negeri. dampak positif dan negatif yang akan
Lingkup obyek perjanjian interna- Anna Mu’awanah juga menegas- timbul dari perjanjian tersebut.
sional yang pengesahannya dengan kan, perjanjian internasional harus ***

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
|
Edisi 93

ARLEMENT
P