Page 51 - MAJALAH 93

KUNJUNGAN LAPANGAN

bagaimana respon masyarakat dan
kendala-kendala yang dihadapi teru-
tama terkait dengan penyelengga-
raan Wajar 9 tahun selama ini. “Kami
mencatat bahwa Provinsi NTB relatif
lebih maju dan lebih baik penyeleng-
garaan pendidikannya dibandingkan
dengan beberapa provinsi yang lain,”
paparnya.
Sementara Kadis Dikpora Provinsi
NTB, Lalu Syafi’i mengatakan, perlu
disusun langkah-langkah strategis
dalam rangka mewujudkan rencana
Wajar 12 tahun (pendidikan mene- Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri
ngah universal). Antara lain, inven- pegang satu kebijakan, satu pintu itu Jadi anak-anak kita dengan potensi
tarisasi kondisi lulusan SMP/MTs lebih baik,” kata Harbiah saat kun- akademik yang baik lulus seleksi SPTN
yang akan melanjutkan kejenjang jungan kerja Tim Panja Rintisan Wa- dia wajib diterima di perguruan tinggi
pendidikan menengah. Analisis ke- jib Belajar 12 Tahun Komisi X DPR ke negeri. “Itu amanat Undang-Undang
siapan sarana, tenaga pendidikan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pendidikan Tinggi,” jelasnya.
kependidikan dan dukungan dana Kamis (14/6). Dia menambahkan, apabila dia
penyelenggaraan untuk tiap jenis Ironisnya, Harbiah menambahkan, sudah menjadi mahasiswa ternyata
pendidikan. Sosialisasi kepada ma- ada satu daerah ketika Pilkada dima- dalam perjalanannya mengalami ke-
syarakat dan pemerintah terkait serta na kepala dinas pendidikan tidak ikut sulitan pembiayaan, itu juga tidak bo-
tindaklanjut dan pengembangan pe- menjadi tim suksesnya, begitu kepala leh dikeluarkan dari perguruan tinggi
nyelenggaraan. daerah itu jadi maka kepala dinas negeri sebab itu amanat Undang-Un-
Menjawab berapa persen yang pendidikan itu langsung digantikan dang Pendidikan Tinggi.
harus ditanggung APBN dan berapa oleh kepala pemakaman, karena tidak Perguruan tinggi, lanjutnya, wajib
persen melalui APBD, Kadis Dikpora ada yang cocok untuk menjadi kepala mencari cara bagaimana anak ini bisa
menjelaskan, proporsional anggaran dinas pendidikan. “Ini terjadi di dae- menyelesaikan pendidikannya di per-
45% dari APBN, 30% dari APBD dan rah kami, bukan di NTB,” jelasnya. guruan tinggi negeri tersebut. “Tidak
25% dari dukungan masyarakat. Semoga rintisan Wajar 12 tahun ini boleh di Drop Out (DO) dengan alasan
Menurutnya, masyarakat harus kedepan diharapkan dapat mening- tidak mampu membayar atau alasan
berpartisipasi membiayai penyeleng- katkan kualitas sumber daya anak apapun di perguruan tinggi tersebut,
garaan pendidikan karena memang bangsa kita, dan TKI maupun TKW itu amanat yang kita tuangkan dalam
sudah dijamin dalam Undang-Undang yang bekerja di luar negeri bisa bersa- Undang-Undang Pendidikan Tinggi,”
No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen- ing dan bisa mendapatkan penghar- ujarnya.
didikan Nasional, dan melibatkan ma- gaan yang wajar karena pendidikan- Apabila Wajar 9 tahun berhasil
syarakat agar turut bertanggungjawab nya yang sudah tinggi. dengan baik, paparnya, diharapkan
dalam keberhasilan pendidikan. Sementara Wakil Ketua Komisi X mampu mendorong anak-anak Indo-
DPR, Syamsul Bachri mengatakan, nesia bisa mencapai tingkat pendi-
Pendidikan Harus Tersentralisasi sebentar lagi Rancangan Undang- dikan yang semakin tinggi dan tidak
Anggota Komisi X DPR RI Har- Undang tentang Pendidikan Tinggi semata-mata karena alasan ekonomi
biah Salahuddin mengatakan, per- akan disahkan dalam Rapat Paripur- tapi alasan-alasan akademik. “Kita
soalan pendidikan jangan diotonomi- na menjadi Undang-Undang. Intinya akan mendorong pendidikan ini ke-
kan. Pasalnya, pendidikan di daerah mewajibkan negara agar biaya seleksi arah yang lebih baik,” katanya.
kadang-kadang terpengaruh kebi- masuk perguruan tinggi negeri gratis. Dia mengharapkan, Wajar 12 ta-
jakan kepala daerahnya, belum kebi- “Anak-anak tidak lagi membayar saat hun bisa diselenggarakan dengan
jakan DPRDnya, hal ini menimbulkan mengikuti seleksi masuk perguruan baik pada tahun 2013. “Kami meng-
beberapa kebijakan yang kadangkala tinggi negeri,” ujarnya. harapkan apabila di daerah-daerah
tidak mendukung kondisi pendidikan, Kemudian, lanjutnya, apabila ada hambatan maupun kendala-ken-
dimana sangat tergantung taste ke- mereka lulus dari seleksi perguruan dala tolong melalui Kadis Dikpora
pala daerah. tinggi negeri mereka wajib diterima di Provinsi NTB bisa menyampaikan se-
“Di pusatkan saja sehingga kebi- perguruan tinggi tersebut tanpa ha- cara langsung ke Komisi X DPR RI,”
jakannya itu satu. Kalau pusat yang rus ada alasan tidak bisa membayar. katanya.(iw)

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
P

Edisi 93
ARLEMENT