Page 24 - MAJALAH 208

LEGISLASI

Pentingnya Peta Jalan Pendidikan

Sebelum Sahkan RUU Sisdiknas

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
(Kemendikbud) mengajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU
Sisdiknas 2022) dan menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu kritik yang belakangan
mencuat yakni terkait hilangnya frasa madrasah dari RUU tersebut.

enanggapi hal
tersebut, Wakil
Ketua Komisi
X DPR RI
M Dede Yusuf
memastikan saat ini Komisi
X DPR RI belum pernah
mendapatkan salinan draf RUU
Sisdiknas dari Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek).
Meski begitu, ia tidak menampik
pihaknya pernah berkomunikasi
dengan Kemendikbudristek terkait
dengan RUU ini. “RUU Sisdiknas
pernah kita bicarakan saat itu.
Jika ingin mengubah konsep
sesuai dengan 4.0 atau 5.0, maka
undang-undang memang harus
kita ubah dan undang-undang itu
adalah mengikuti perkembangan
zaman,” kata Dede.
Dede menilai banyak yang
perlu dipersiapkan dalam
penyusunan Rancangan Undang
– Undang (RUU) Sisdiknas yang
menjadi pengganti atas UU Nomor 20
Tahun 2003. memiliki tantangan yang kompleks semakin bersaing khususnya di lingkup
Politisi dari Fraksi Demokrat tersebut karena berupa perampingan dan Asean.
menegaskan perlu adanya penyusunan penyederhanaan 23 undang-undang “Negara kita akan menguatkan
roadmap atau peta jalan pendidikan terkait pendidikan. (pendidikan) dari sisi apa? Karena ini
sebelum pengesahan RUU Sisdiknas. Karena itu, Dede menilai jika ingin menyangkut kemampuan siswa kita,
Peta jalan tersebut digunakan sebagai merubah konsep sesuai perkembangan mau vokasi atau mau pendidikan
pondasi di mana pendidikan berpijak. zaman, maka RUU Sisdiknas perlu umum? Apakah target kita ingin disebut
Sebagai Omnibus Law di bidang dicanangkan. Sebab, dalam beberapa sebagai high learning? Akademik
pendidikan, RUU Sisdiknas pasti tahun mendatang pasar bebas akan atau semuanya siap untuk masuk

24 PARLEMENTARIA EDISI 208 TH. 2022