Page 47 - Stabilitas Edisi 214 Tahun 2025
P. 47

antangan bisnis asuransi
                syariah ke depan tidak bisa
                dianggap ringan. Perubahan
          Tbisnis dan tuntutan regulator
          terkait permodalan menjadi perhatian
          utama dari pelaku industri. Dibutuhkan
          konsolidasi dari perusahaan untuk
          memperkuat bisnis, yang bisa dilanjutkan
          dengan mendorong inovasi untuk
          menciptakan produk-produk khas
          asuransi syariah.
            Menurut Otoritas Jasa Keuangan
          (OJK), meski kue bisnis syariah masih
          terbuka sangat lebar terutama bagi
          industri asuransi syariah, namun
          regulator mengendus sejumlah tantangan
          yang bakal dihadapi industri asuransi
          syariah di masa mendatang. “Ada
          beberapa aspek yang jadi perhatian
          terkait tantangan (industri asuransi
          syariah) ke depan,” kata Kepala
          Eksekutif Pengawas Perasuransian,            Akan ada pengembangan produk yang
          Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi
          Prastomiyono, medio Maret 2025.              harus disesuaikan dengan kebutuhan
            Tantangan tersebut di antaranya            industri di mana ada industri halal, wakaf,
          adalah, peningkatan struktur permodalan      sedekah, dan ini harus dikembangkan
          pada asuransi syariah yang sesuai dengan
          POJK. Lalu yang kedua, terkait ketentuan     perusahaan asuransi syariah.
          spin off perusahaan asuransi syariah
          yang harus dilaksanakan paling lambat
          Desember 2026. Ketiga, kehadiran era         Ogi Prastomiyono, Komisioner OJK
          digitalisasi mengharuskan perusahaan
          asuransi syariah wajib meningkatkan
          platform digitalnya. Keempat, pelaku
          industri harus secara bersama-sama
          meningkatkan literasi kepada masyarakat   menekankan adanya sertifikasi dan juga   “Nanti perbankan ada kewajiban spin
          terutama terkait asuransi syariah.   ditujukan kepada Direksi, Komisaris,   off dan LJK berbasis syariah memerlukan
            Untuk menghadapinya, Ogi        dan pemegang saham. “Harus punya   pertanggungan syariah dan itu hanya
          mengungkapkan, OJK sudah          kompetensi dan dibuktikan dalam    bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi
          mengeluarkan POJK terkait         laporan keuangan,” tegasnya.       syariah. Akan ada pengembangan
          pengembangan Sumber Daya Manusia     Selain itu, Ogi menegaskan regulator   produk yang harus disesuaikan dengan
          (SDM) di industri. OJK mewajibkan   jasa keuangan juga sudah menerapkan   kebutuhan industri dimana ada industri
          setiap perusahaan asuransi termasuk   peraturan di mana semua Lembaga Jasa   halal, wakaf, sedekah, dan ini harus
          syariah wajib menyediakan dana    Keuangan (LJK) syariah yang ada di   dikembangkan perusahaan asuransi
          pengembangan SDM di angka 3,5 persen   Indonesia wajib menutup pertanggungan   syariah,” jelas Ogi.
          dari total realisasi anggaran beban   kepada perusahaan asuransi syariah.   Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
          pegawai.                          Keberpihakan ini tentu menggembirakan   (AASI) menyambut baik keberpihakan
            Dengan langkah itu, diharapkan,   dan harapannya bisa memberi stimulus   OJK kepada industri asuransi syariah
          tercipta SDM memadai dan mumpuni   positif. Namun perusahaan asuransi   yang salah satunya LJK syariah harus
          untuk membawa industri asuransi   syariah wajib menyiapkan diri mengenai   menutup pertanggungan kepada
          lebih cerah di kemudian hari. Tidak   produk apa saja yang dibutuhkan oleh   perusahaan asuransi syariah. Namun,
          hanya itu, masih kata Ogi, OJK juga   LJK syariah.                   AASI menekankan, karakteristik produk


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 214 / 2025 / Th.XX 47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52