Page 71 - Stabilitas Edisi 214 Tahun 2025

airah pemerintah dalam
membentuk lembaga
investasi kelas dunia
Gmemang tidak bisa ditutupi
lagi. Namun begitu, pada perjalanannya
di tahap pertama sudah terbit
kekhawatiran dari publik terkait dengan
tata kelola.
Pasca peresmiannya pada Februari
lalu, sepak terjang Badan Pengelola RUPS ADALAH
Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI FORUM OTORITATIF
Danantara) terus ditunggu-tunggu
banyak pihak. Dengan kewenangannya DALAM PERSEROAN.
mengelola aset ribuan triliun, tentu BAHKAN PEMEGANG
publik sangat menantikan kiprah dari SAHAM PUN TIDAK
lembaga sovereign wealth fund milik RI
ini. BERWENANG
Baru beberapa bulan kemudian SECARA SEPIHAK
hal itu mulai terlihat meski harus
menimbulkan kontroversi. Lembaga itu UNTUK MENUNDA
diketahui memberikan instruksi untuk PELAKSANAANNYA,
menunda pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) pada seluruh APALAGI YANG Yetty Komalasari Dewi,
BUMN Non-Tbk dan anak usahanya. Hal BERSIFAT Guru Besar Hukum Korporasi
itu tentu memercikkan gelombang reaksi Universitas Indonesia
di kalangan pakar hukum korporasi dan TAHUNAN YANG
pengamat kebijakan publik. Pasalnya SUDAH MENJADI
langkah tersebut menandai pergeseran
kewenangan signifikan dari Kementerian KEWAJIBAN HUKUM.
BUMN ke Danantara—sebuah entitas
baru dalam struktur tata kelola
korporasi negara yang tengah berupaya
menegaskan eksistensinya.
Melalui Surat Edaran Nomor
S-027/DI-BP/V/2025, BPI Danantara
memerintahkan penundaan RUPS
dalam rangka evaluasi menyeluruh pertanyaan mendasar: Apakah Danantara Lebih lanjut, meskipun Danantara
terhadap kebijakan strategis dan kegiatan memiliki kewenangan hukum untuk memegang 99 persen saham Seri B di
operasional korporasi BUMN. Namun menginstruksikan penundaan RUPS? holding operasional dan investasi, hak
pengecualian diberikan bagi BUMN kontrol tetap berada di tangan Negara
atau anak usaha yang telah menjadi Kewenangan atau Intervensi? melalui kepemilikan 1 persen saham Seri
perusahaan publik dan tunduk pada Dari perspektif hukum perseroan, A Dwiwarna yang melekat pada Menteri
regulasi OJK. Guru Besar Hukum Korporasi BUMN. Saham Seri A memiliki hak veto
Secara normatif, kebijakan ini Universitas Indonesia, Yetty Komalasari terhadap kebijakan strategis, termasuk
berdasar pada Undang-Undang Nomor Dewi, menyatakan dengan tegas bahwa hak mengangkat dan memberhentikan
1 Tahun 2025 tentang BUMN, serta dua instruksi Danantara tidak memiliki direksi atau komisaris.
peraturan pemerintah (PP 15 dan PP 16 kekuatan hukum yang mengikat. Posisi “RUPS adalah forum otoritatif dalam
Tahun 2025) yang memperkuat status Danantara, sebagaimana diatur dalam perseroan. Bahkan pemegang saham pun
hukum Danantara sebagai pemegang UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas, tidak berwenang secara sepihak untuk
kendali atas pengelolaan investasi dan hanyalah sebagai pemegang saham, menunda pelaksanaannya, apalagi yang
dividen BUMN. Akan tetapi, di balik bukan otoritas regulatif atau eksekutif bersifat tahunan yang sudah menjadi
legitimasi yuridis tersebut, muncul terhadap BUMN. kewajiban hukum,” ujar Yetty.

www.stabilitas.id Edisi 214 / 2025 / Th.XX 71