Page 73 - Stabilitas Edisi 214 Tahun 2025

BUMN, yang bertujuan meningkatkan
efisiensi dan pengelolaan aset negara
secara profesional. Namun, reformasi
tidak dapat mengabaikan prinsip dasar
tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance) dan asas legalitas
dalam UU PT.
Instruksi yang bersifat korporatif
harus tetap tunduk pada batas-batas
hukum yang telah ditentukan. Jika
Danantara ingin memperkuat fungsinya
sebagai pengelola, maka pendekatan
koordinatif dengan pemegang saham
Seri A, serta keterbukaan terhadap
mekanisme hukum, menjadi hal mutlak.
Untuk hal in, Yetty, pakar hukum
korporasi mengatakan, “Kalau Danantara
sampai punya kendali penuh baik dari
sisi suara maupun keuangan, maka
itu artinya kita kecolongan. Karena
peran Danantara seharusnya hanya
sebagai pengelola hasil investasi, bukan Posisi Danantara,
pengambil keputusan strategis.” sebagaimana diatur dalam
perkara gratifikasi dan penyalahgunaan UU BUMN dan UU Perseroan
Tantangan Konstitusional wewenang. Terbatas, hanyalah sebagai
Alhasil sinyal kekhawatiran terhadap Ketika struktur tata kelola BUMN pemegang saham, bukan
peran Danantara pun semakin nyata mengalami transformasi besar, maka otoritas regulatif atau
ketika muncul gelombang uji materiil pengujian terhadap batas kewenangan eksekutif terhadap BUMN.
terhadap UU BUMN ke Mahkamah dan integritas sistem hukum menjadi
Konstitusi. Sekelompok mahasiswa dari keniscayaan. BPI Danantara sebagai
UIN Syarif Hidayatullah mengajukan entitas pengelola harus menjaga
gugatan atas pasal-pasal yang dianggap keseimbangan antara efisiensi korporasi
melemahkan pemberantasan korupsi dan ketaatan hukum.
dan memisahkan keuangan BUMN dari Penundaan RUPS tanpa landasan
keuangan negara. hukum yang kuat dapat membuka
Mereka berargumen bahwa jika pintu terhadap ketidakpastian bisnis,
kerugian di Danantara dan BUMN tidak stagnasi pengambilan keputusan,
lagi diklasifikasikan sebagai kerugian hingga kecurigaan terhadap potensi
negara, maka lembaga seperti KPK abuse of power. Oleh karena itu, sinergi
akan kesulitan menjerat pelaku korupsi yang transparan antara Danantara,
di lingkungan BUMN. Terlebih lagi, Kementerian BUMN, dan jajaran direksi
status pejabat Danantara yang bukan BUMN menjadi kunci utama menuju tata
merupakan penyelenggara negara kelola yang tidak hanya efektif, tetapi
menimbulkan celah hukum dalam juga sah secara konstitusional dan etis.*

www.stabilitas.id Edisi 214 / 2025 / Th.XX 73