Page 72 - Stabilitas Edisi 214 Tahun 2025

bulan setelah tahun buku berakhir. “Ini
adalah kewajiban yang melekat pada
perseroan dan tidak bisa ditunda atas
kehendak pemegang saham,” tegasnya.

Risiko Tata Kelola
Secara terpisah ekonom Celios,
Bhima Yudhistira, menambahkan
dimensi lain dalam komentarnya
APAKAH SIKAP terhadap kebijakan penundaan RUPS
DANANTARA INI ini. Dia menilai langkah tersebut
MENGURANGI berisiko menciptakan stagnasi dalam
pengambilan keputusan strategis BUMN,
KEWENANGAN termasuk pengesahan laporan keuangan,
KEMENTERIAN BUMN? rotasi manajemen, serta penetapan
dividen.
BETUL. DANANTARA Keterlambatan RUPS, menurut

MENJADI SEMACAM Bhima, tidak hanya menghambat
ekspansi bisnis BUMN, tetapi juga
SUPER POWER YANG menahan aliran dividen ke Danantara
MENGATUR LANGKAH sendiri, yang seharusnya menjadi sumber
utama ekspansi investasi nasional.
Bhima Yudhistira, DAN KOMPOSISI Dalam konteks ini, instruksi penundaan
Ekonom Celios DIREKSI-KOMISARIS justru kontraproduktif terhadap tujuan
pembentukan Danantara itu sendiri.
BUMN, DIBANDINGKAN Lebih jauh, Bhima menilai bahwa
KEMENTERIAN ini merupakan sinyal pergeseran
otoritas strategis dari Kementerian
BUMN. BUMN ke Danantara. “Danantara kini

tampil seperti entitas super power—
pengatur arah kebijakan korporasi
negara, menggeser peran kementerian,”
tegasnya.
“Apakah sikap Danantara ini
mengurangi kewenangan Kementerian
BUMN? Betul. Danantara menjadi
RUPS memang merupakan kewajiban kepada direksi atau dewan komisaris, semacam super power yang mengatur
perusahaan yang tidak bisa ditunda, dalam batas-batas yang ditentukan oleh langkah dan komposisi Direksi-Komisaris
terutama RUPS Tahunan (RUPST). undang-undang mengenai perseroan BUMN, dibandingkan kementerian
RUPST wajib diselenggarakan paling terbatas. BUMN. Ini langkah awal Danantara untuk
lambat 6 bulan setelah tahun buku “Artinya, kewenangan pemegang membuktikan kewenangannya yang lebih
perusahaan berakhir. Penundaan RUPST saham dalam RUPS BUMN itu setara tinggi,” ujar Bhima.
bisa berakibat sanksi administratif dari dengan kewenangan pemegang saham Ia berharap, dalam dua pekan ke
otoritas yang berwenang. pada PT biasa,” jelas Yetty. depan sudah ada kejelasan dan keputusan
Kewenangan pemegang saham, RUPS, lanjutnya, memiliki mengenai pelaksanaan RUPS, agar tidak
termasuk yang dimiliki Danantara, diatur kewenangan yang tidak menjadi terjadi stagnasi dalam pengambilan
dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2025 kewenangan Direksi dan Dewan keputusan korporasi, sekaligus menjaga
dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Komisaris. Yetty juga mengingatkan stabilitas dan keberlanjutan program-
(UU PT). Dalam UU BUMN yang bahwa RUPS terdiri dari dua jenis, RUPS program strategis BUMN.
terbaru, Pasal 1 angka 17 mengatur bahwa Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Bhima juga memandang bahwa
RUPS adalah organ perseroan yang Tahunan adalah kewajiban hukum yang inisiatif Danantara harus dilihat sebagai
memiliki wewenang yang tidak diberikan harus dilaksanakan paling lambat enam bagian dari agenda reformasi struktural

72 Edisi 214 / 2025 / Th.XX www.stabilitas.id