Page 81 - Stabilitas Edisi 219 Tahun 2025

WIKA telah
menyerahkan
hasil kajian
merger kepada
merger ke 2026, maka jalan konsolidasi ke skenario ini sangat bergantung pada Danantara
depan bercabang dua. Jika restrukturisasi komitmen pengurus, transparansi, dan dan diketahui
dijalankan secara menyeluruh dengan disiplin pelaksanaan restrukturisasi bukan perusahaan
cara utang direstrukturisasi, aset tidak hanya niat merger semata. membentuk tim
produktif dilepas, modal kerja diperbaiki, Keputusan Danantara menunda khusus merger
maka merger dapat menjadi titik balik. merger hingga 2026 adalah pengakuan meskipun belum
Indonesia membutuhkan kontraktor jujur bahwa transformasi BUMN tidak ada kepastian
besar yang mampu mengerjakan proyek bisa dipaksakan melalui kosmetika waktu finalnya.
berskala global, mulai dari IKN sampai kelembagaan. Konsolidasi bukan
infrastruktur energi dan transportasi pekerjaan administratif — ia merupakan
jangka panjang. operasi restrukturisasi menyeluruh yang
Di sisi lain, jika merger dilakukan menuntut kejelasan data, kepemimpinan
tanpa restrukturisasi dan penataan utang/ berani, dan displin eksekusi.
aset, entitas gabungan bisa menanggung BUMN Karya selama ini memang
semua liabilitas lama. Beban utang yang menjadi tulang punggung Pembangunan
besar, proyek mangkrak, arus kas negatif, nasional. Namun tulang itu kini rapuh oleh
dan backlog kewajiban dapat membebani, utang dan kerugian. Merger bisa menjadi
bahkan memicu kebutuhan bailout morfin atau obat — tergantung bagaimana
pemerintah melalui penyertaan modal pemerintah menanganinya. Apa yang
negara (PMN). terjadi dalam 12–18 bulan ke depan
Integrasi budaya perusahaan, sistem akan menentukan apakah Indonesia
manajemen, dan portofolio proyek juga akhirnya memiliki kontraktor negara yang
menjadi tantangan besar jika gagal di­ berdaya global, atau justru menciptakan
manage, konsolidasi bisa memperparah konglomerat konstruksi sakit yang
kinerja, bukan menyelamatkan. Kedua kembali menagih dukungan fiskal.*

www.stabilitas.id Edisi 219 / 2025 / Th.XXI 81