Page 76 - Stabilitas Edisi 219 Tahun 2025

BUMN INSIGHT

dapat “menawar” status hukum melalui
kekuasaan eksekutif, bukan lewat upaya
hukum standar seperti kasasi atau
peninjauan kembali. Beberapa kalangan
antikorupsi menyebut hal tersebut sebagai
ancaman terhadap upaya pemberantasan
korupsi dan transparansi hukum.
Pada 25 November Indonesia Corruption Watch (ICW)
lalu Presiden pemberian rehabilitasi tersebut menilai rehabilitasi ini merupakan bentuk
Prabowo Subianto merupakan pemulihan yang layak bagi intervensi eksekutif terhadap proses
untuk memberikan para terdakwa yang telah melalui proses peradilan yang berpotensi mencederai
rehabilitasi yang hukum yang panjang, dan terbukti independensi peradilan dan melemahkan
diumumkan dalam memerlukan koreksi berdasarkan kajian upaya pemberantasan korupsi.
konferensi pers objektif. “Pemberian rehabilitasi kepada “Pemberian ini adalah ketiga kalinya
di Istana, yang ketiga terdakwa juga menunjukkan negara Presiden Prabowo melakukan intervensi
dibacakan Wakil tidak hanya melihat aspek formalitas terhadap penegakan hukum tindak pidana
Ketua DPR DPR RI, hukum, tetapi juga memperhatikan fakta korupsi,” ujar Kepala Divisi Hukum dan
Sufmi Dasco Ahmad. material serta dinamika yang berkembang Investigasi ICW, Wana Alamsyah. Dengan
dalam proses peradilan,” kata Sedek. demikian, isu ini bukan sekadar perkara
Walaupun demikian, dia berharap individu, tetapi menyentuh prinsip
pemberian rehabilitasi tersebut menjadi konstitusional mengenai kekuasaan,
momentum penting bagi seluruh aparat pemerintahan hukum, dan akuntabilitas
penegak hukum maupun lembaga publik.
peradilan agar terus meningkatkan
profesionalisme, objektivitas, serta prinsip Kinerja Positif
kehati­hatian dalam menangani perkara Salah satu argumen pendukung
serupa di masa depan. rehabilitasi datang dari manajemen
Namun, kritikus melihat sisi lain yaitu ASDP itu sendiri, melalui data kinerja
bahwa rehabilitasi bisa membayangi korporasi. Ira dan manajemen ASDP sejak
wibawa peradilan. Apabila keputusan awal membela bahwa akuisisi PT JN
pengadilan inkracht (berkekuatan hukum merupakan keputusan strategis — bukan
tetap) bisa dibatalkan, dikhawatirkan tindakan kriminal. Mereka menekankan
muncul preseden bahwa korporasi besar bahwa pasca­akuisisi, kinerja perusahaan

76 Edisi 219 / 2025 / Th.XXI www.stabilitas.id