Page 72 - Stabilitas Edisi 219 Tahun 2025

ekonomi bawah tanah yang bernilai
ratusan triliun rupiah atau menjadi alat
tawar politik yang sangat kuat. Tidak
heran banyak pihak memilih mengulur
waktu.
“Akan bagus. Redenominasi membuat
praktik pencucian uang dan distribusi
uang palsu makin terpojok,” kata
Wijayanto. “Kalau pun mereka menolak,
AKAN BAGUS. BI dan Pemerintah tetap jalan terus, jika
REDENOMINASI ini diyakini bagus bagi ekonomi kita.”
Selain itu, meski tidak berdampak
MEMBUAT PRAKTIK langsung terhadap inflasi atau nilai tukar,
PENCUCIAN Wijayanto memperkirakan akan ada
UANG DAN sedikit kenaikan harga akibat pembulatan
dan faktor psikologis. Studi behavioral
DISTRIBUSI UANG economics menunjukkan bahwa

PALSU MAKIN masyarakat cenderung meningkatkan
konsumsi setelah nominal uang terlihat
TERPOJOK. KALAU lebih kecil, sehingga memicu kenaikan
PUN MEREKA harga minor dan temporer.

Wijayanto Samirin, MENOLAK, BI DAN Pelajaran Negara Lain
Indonesia bukan pelopor dalam
Ekonom Paramadina PEMERINTAH kebijakan redenominasi seperti ini.
TETAP JALAN Turki sukses menghapus enam nol pada
TERUS, JIKA INI 2005, dengan lira baru memperkuat citra
ekonomi modern. Rusia menjalankan
DIYAKINI BAGUS redenominasi yang berisiko pada

BAGI EKONOMI 1998 setelah kolaps fiskal. Uni Eropa
KITA. mengelola transisi euro dengan disiplin
teknokratik yang hampir sempurna,
meski membebani operator sistem
pembayaran selama bertahun-tahun.
Kunci keberhasilan tersebut bukan
pada arsitektur finansial, melainkan pada
menyiapkan konsep teknis redenominasi paling vokal menolak adalah kelompok kepercayaan publik, dan itu lebih penting
sejak 2010, termasuk periode dual dengan simpanan tunai gelap: uang menopang kebijakan redenominasi
currency—masa transisi ketika rupiah yang tidak pernah memasuki sistem menemui hasil yang optimal.
lama dan rupiah baru beredar bersamaan. perbankan, hasil dari penghindaran Tanpa komunikasi jelas,
Namun tidak ada kemajuan signifikan pajak, korupsi, dan kegiatan kriminal. redenominasi mudah disalahartikan
selama lebih dari satu dekade. Alasannya Redenominasi, terutama bila disertai sebagai devaluasi terselubung. Sebabnya
sederhana: redenominasi membutuhkan pengetatan pertukaran fisik uang, akan dalam sejarahnya, Indonesia pernah
konsensus politik lintas lembaga, menyeret dana gelap itu ke permukaan, mengalaminya, tetapi sebagai upaya
termasuk persetujuan DPR. Dan politik, memaksa pemiliknya dipaksa untuk penanganan hiperinflasi. Pada 1965,
seperti biasa, adalah seni memperlambat menjawab dari mana sumber kekayaan pemerintah memperkenalkan uang baru
keputusan yang logis. tersebut. dengan nilai Rp1 setara Rp1.000 uang
Penundaan bukan disebabkan Dengan konteks rencana Tax lama atau yang disebut sanering yang
ketidakpahaman teknis melainkan Amnesty Jilid III dan pembentukan pada akhirnya menyakitkan dan merusak
resistensi kepentingan. Seperti skema family office, redenominasi kepercayaan warga.
diutarakan Ekonom Paramadina bukan sekadar koreksi nominal. Hal Publik mungkin masih trauma.
Wijayanto Samirin, salah satu yang itu berpotensi menjadi penyapu bersih Sebagian masyarakat khawatir

72 Edisi 219 / 2025 / Th.XXI www.stabilitas.id