Page 75 - Stabilitas Edisi 219 Tahun 2025

Ferry (Persero) Ira Puspadewi,
bersama dua mantan direksi
lainnya yang divonis bersalah
dalam kasus akuisisi PT
Jembatan Nusantara (PT JN)
menjadi penanda menegaskan
kembali problematika itu.
Setelah itu, langkah
Presiden Prabowo Subianto
yang memberikan rehabilitasi
kepada mereka sekilas
menjadi jalan tengah
sementara. Tetapi masalah
sebenarnya masih menunggu
solusi permanen. Indonesia
masih menempatkan
batasannya pada area yang Wana Alamsyah,
terlalu kabur soal tata kelola, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW
sehingga manajemen BUMN
berada dalam posisi yang
tidak seimbang: diperintahkan
untuk berani, tetapi dihukum
ketika gagal. Pemberian Menurut pakar hukum
Publik sebelumnya (rehabilitasi) ini pidana dari Universitas Gadjah
disuguhkan drama pengadilan Mada (UGM), Muhammad
tindak pidana korupsi. Eks adalah ketiga Fatahillah Akbar, penting bagi
Direktur Utama PT ASDP publik memahami bahwa
Indonesia Ferry (Persero), Ira kalinya Presiden rehabilitasi oleh presiden
Puspadewi, divonis bersalah Prabowo melakukan berbeda dari rehabilitasi
dan dihukum 4,5 tahun di fase praperadilan dalam
penjara. Dia dinyatakan intervensi terhadap KUHAP. Ia menyampaikan
bersalah oleh majelis hakim bahwa keputusan ini
pengadilan tipikor Jakarta, penegakan bersandar pada kewenangan
20 November lalu. Dia diadili hukum tindak konstitusional, bukan pada
asus yang menimpa dalam perkara korupsi terkait prosedur hukum pidana biasa.
jajaran direksi kerja sama usaha (KSU) dan pidana korupsi. Praktisi hukum, Sedek
perusahaan jasa proses akuisisi PT Jembatan Isu ini bukan Bahta dalam pernyataan
Kpenyeberangan Nusantara (PT JN) pada resminya menyatakan bahwa
antar pulau nasional dan periode 2019–2022. Dalam sekadar perkara keputusan Presiden adalah
pengelola pelabuhan di amar putusannya, majelis bentuk keadilan substantif.
seluruh Indonesia, kembali hakim menilai, Ira terbukti individu, tetapi “Keputusan Presiden adalah
membawa isu laten mengenai memperkaya pemilik PT JN, menyentuh prinsip bentuk keberanian moral
tata kelola perusahaan Adjie, senilai Rp 1,25 triliun untuk mengedepankan
negara. Dalam beberapa belas melalui proses akuisisi PT konstitusional. keadilan yang sebenarnya,”
tahun belakangan, Badan JN oleh PT ASDP. Lalu pada ujarnya. Menurut dia,
Usaha Milik Negara (BUMN) 25 November lalu Presiden Presiden telah menunjukkan
dituntut berperilaku seperti Prabowo Subianto untuk keberpihakan negara
perusahaan komersial, tetapi memberikan rehabilitasi yang pada keadilan substantif,
dihukum seperti lembaga diumumkan dalam konferensi perlindungan hak­hak warga
negara birokratis. Dan kasus pers di Istana Negara, yang negara, serta kepastian
yang menimpa Direktur dibacakan Wakil Ketua DPR hukum.
Utama PT ASDP Indonesia DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, dia memandang

www.stabilitas.id Edisi 219 / 2025 / Th.XXI 75