Page 35 - Stabilitas Edisi 213 Tahun 2025

espons cepat otoritas bursa
patut diacungi jempol dalam
hal ini. Ketika pasar modal
Rlimbung diterpa dampak
kebijakan ekonomi global, regulator
bergerak lugas dengan menerbitkan
aturan di luar kebiasaan.
Ya, pada April lalu, menyikapi
fluktuasi tajam yang sempat
mengguncang indeks saham, Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan
perusahaan terbuka untuk melakukan
pembelian kembali saham (buyback)
tanpa melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Langkah ini diambil
untuk meredam kekhawatiran investor
akan dampak lanjutan dari penurunan
Indeks Harga Saham Lanjutan (IHSG).
Kendati kebijakan responsif ini
dinilai cukup membantu emiten
dalam menyelamatkan nilai saham,
namun masih ada perdebatan akan Proses buyback tetap disampaikan ke
efektivitasnya terhadap IHSG dan potensi
adanya manipulasi akibat kebijakan OJK dan BEI. Jadi walaupun tidak perlu
tersebut. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar (RUPS), dokumen perhitungan dan rincian
Modal, Keuangan Derivatif, dan
Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, tetap diterima regulator.
menyampaikan bahwa hingga 9 April
2025, sebanyak 21 emiten telah
menyatakan niatnya melakukan buyback Iman Rachman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
tanpa RUPS. Dana yang disiapkan terkait
rencana itu mencapai hampir Rp15
triliun. Dari jumlah tersebut, 15 emiten
telah merealisasikan pembelian saham signifikan untuk memenuhi kewajiban kepanikan, tetapi juga meningkatkan
dengan total nilai Rp429,72 miliar. yang akan jatuh tempo. Kedua, kepercayaan investor terhadap ketahanan
“Kami terus memantau perkembangan menggunakan dana internal emiten. pasar modal nasional.
pasar untuk merespons secara cepat dan Ketiga, bukan merupakan dana hasil Menanggapi hal ini, Direktur
tepat setiap gejolak yang terjadi,” ujar penawaran umum dan bukan merupakan Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman
Inarno dalam konferensi pers di Jakarta, dana yang berasal dari pinjaman dan/ Rachman, memastikan bahwa kebijakan
April lalu. atau utang dalam bentuk apapun. ini tidak membuka celah manipulasi oleh
Dasar hukum kebijakan ini tercantum Emiten yang sahamnya dicatatkan emiten. Ia menegaskan bahwa buyback
dalam Pasal 7 POJK Nomor 13 Tahun pada BEI dilarang membeli kembali tetap dilakukan oleh perusahaan
2023. Aturan tersebut mengatur bahwa sahamnya, jika akan mengakibatkan terhadap sahamnya sendiri, dan hasilnya
buyback tanpa RUPS dimungkinkan berkurangnya jumlah saham pada suatu wajib dilaporkan dalam RUPS tahunan
saat pasar berada dalam kondisi sangat tingkat tertentu yang dapat mengurangi sebagai bentuk transparansi. “Proses
fluktuatif. Namun demikian, prosesnya secara signifikan likuiditas saham. buyback tetap disampaikan ke OJK
tetap harus mengikuti ketentuan teknis Penetapan kondisi pasar yang dinilai dan BEI. Jadi walaupun tidak perlu
dalam POJK Nomor 29 Tahun 2023. sangat bergejolak berlaku selama enam persetujuan RUPS, dokumen perhitungan
Adapun ketentuan tersebut bulan sejak terbitnya surat resmi OJK dan rincian tetap diterima regulator,”
adalah pertama, tidak mempengaruhi tertanggal 18 Maret 2025. OJK berharap kata Iman.
kemampuan keuangan emiten secara kebijakan ini tidak hanya meredam Iman juga menambahkan bahwa

www.stabilitas.id Edisi 213 / 2025 / Th.XX 35