Page 39 - Stabilitas Edisi 213 Tahun 2025

oleh dibilang tahun ini akan
menjadi era dimulainya
hubungan baru antara
Bperusahaan asuransi dan
nasabahnya. Awal tahun ini Mahkamah
Konstitusi telah memutuskan bahwa
perusahaan asuransi di Tanah Air tidak
bisa lagi membatalkan klaim asuransi
secara sepihak kepada nasabah. Tidak
cuma itu relasi penanggung dan
tertanggung yang berubah, proses bisnis
industri asuransi juga akan terpengaruh.
Pada Januari 2025, MK menggelar
sidang Pengucapan Putusan Nomor 83/
PUU-XXII/2024 dalam perkara Pengujian
Materiil Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) yang dimohonkan oleh
Maribati Duha. Dalam Amar Putusannya,
Mahkamah menyatakan bahwa norma
Pasal 251 KUHD yang dimohonkan oleh
Pemohon inkonstitusional bersyarat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan
menjelaskan ketentuan Pasal 251
KUHD dibuat karena perjanjian asuransi keseimbangan antara tertanggung dan
memerlukan kejujuran atau itikad baik penanggung dalam kontrak asuransi, di
dari para pihak dalam proses terjadinya mana informasi asimetri (ketimpangan
perjanjian asuransi selama masa
perjanjian dan pada saat terjadinya informasi) dapat diminimalisir
klaim. “Karena itu, perjanjian asuransi sebagaimana ketentuan Pasal 251 KUHD.
disebut contract of uberrimae fidei atau
contract of the utmost good faith yaitu
perjanjian yang didasarkan pada asas Yuliana, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK
kejujuran atau itikad paling baik,” ujar
Yuliana, Deputi Komisioner Hukum dan
Penyidikan OJK Yuliana.
Dia menjelaskan syarat sah
perjanjian asuransi diatur dalam tersebut adalah pihak yang akan ketidaksesuaian data atau informasi yang
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, mengasuransikan sebagai pemilik atau dianggap tidak jujur dari nasabah.
Pasal 250 KUHD, dan Pasal 251 KUHD. yang menguasai objek asuransi dan yang OJK mau tidak mau harus menerima
Pasal 251 KUHD memberikan beban mempunyai insurable interest atas objek keputusan tersebut, dan bersama industri
atau mewajibkan kepada setiap orang asuransi. harus segera melakukan penyesuain
calon tertanggung/pemegang polis untuk “Hal ini dimaksudkan untuk aturan. Kepala Eksekutif Pengawas
memberitahukan, dan menyampaikan menciptakan keseimbangan antara Perasuransian, Penjaminan, dan Dana
semua keterangan, informasi, data, dan tertanggung dan penanggung dalam Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono
keadaan mengenai objek yang akan kontrak asuransi, di mana informasi mengungkapkan OJK menyambut baik
diasuransikan dan tidak membebankan asimetri (ketimpangan informasi) dapat dan merespons positif atas putusan MK
kewajiban terhadap penanggung/ diminimalisir sebagaimana ketentuan tersebut. Dirinya menegaskan keputusan
perusahaan asuransi untuk mencari tahu Pasal 251 KUHD,” kata Yuliana. dari MK itu menjadi catatan bersama
sendiri semua keterangan, informasi, Sebagai informasi, sebelum untuk memperbaiki perjanjian asuransi.
data, dan keadaan (fakta material) dari keputusan MK, perusahaan asuransi Ogi mengaku pihaknya sudah
objek yang akan diasuransikan. Pasalnya, memiliki hak untuk membatalkan polis melakukan pertemuan dengan sejumlah
yang mengetahui kondisi semua hal secara sepihak jika mereka menemukan asosiasi asuransi di Indonesia seperti

www.stabilitas.id Edisi 213 / 2025 / Th.XX 39