Page 151 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

REFORMA HUKUM AGRARIA MENGENAI PENGUASAAN
DAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA BERKEADILAN DALAM KONTEKS
NEGARA KESEJAHTERAAN

Tintin Surtini
Notaris-PPAT, Jakarta Pusat
Jl. Bendungan Jatiluhur No. 84 Jakarta Pusat
Email: tintin_yunus@yahoo.co.id

Abstrak
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa segenap kekayaan alam dikuasai dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tanah adalah sarana terpenting bagi
segenap rakyat Indonesia. Tanah menjadi hak bagi segenap warganegara Indonesia untuk hidup dan
kehidupannya. Sejarah bangsa Indonesia yang merentang dari masa di bawah kekuasaan penjajah
Belanda hingga merdeka berpusar pada aspek pertanahan. Filosofi bangsa Indonesia yang
menjunjung kepentingan bersama mengakui kepemilikan perorangan namun tidak absolut. Berbagai
persoalan di banyak tempat di Indonesia berkenaan dengan tanah bermunculan. Kemudian isu
reforma agraria mencuat sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan. Ada tiga
persoalan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimana kebijakan
pemerintah terkait penataan penguasaan dan kepemilikan tanah yang berlaku saat ini? 2) Kendala
hukum apa yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan kebijakan reforma agraria yang berkeadilan
dalam mewujudkan negara kesejahteraan? 3) Bagaimana konsep reforma agraria dalam penataan dan
kepemilikan tanah yang berkeadilan guna mendukung kesejahteraan rakyat? Penelitian ini
menggunakan metode penelitian normatif. Penelitiian dilakukan dengan mengkaji secara seksama
segenap ketentuan yang berlaku di bidang pertanahan. Kesimpulan penelitian ini 1) Kebijakan
penataan dan pengelolaan tanah yang umum disebut dengan reforma agraria. Kebijakan pemerintah
terkait dengan penataan penguasaan tanah dan kepemilikan tanah telah ada sejak Undang-Undang
No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah
telah ditentukan berdasarkan kepadatan jumlah penduduk di suatu wilayah. UUPA menyatakan
bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Pemilik tanah tidak diperkenankan untuk membiarkan
tanahnya ditelantarkan. Pemilik tanah wajib mengusahakan sendiri tanahnya. Pemilik tanah juga
wajib menjaga kesuburan tanah. 2) Reforma agraria mencakup penataan kepemilikan dan akses
terhadap politik, dan ekonomi untuk memperoleh manfaat tanah. Reforma agraria berkenaan
dengan program sertifikasi tanah. Persyaratan dan prosedur dipermudah, sederhana dan cepat.
Program sertifikasi diterapkan untuk semua tanah. Kendala untuk melakukan Reforma Agraria
bersumber dari pemahaman hukum masyarakat dan budaya hukum aparat. 3) Penguasaan tanah
yang melebihi batas maksimum tidak diberikan sanksi atau diambil alih oleh pemerintah untuk
kemudian diredistribusikan. Pola nominee dan kekuatan modal memungkinkan pihak asing
menguasai tanah-tanah di Indonesia.
Kata kunci: Reforma Agraria, Penguasaan dan Kepemilikan Tanah, Negara Kesejahteraan.

A. Pendahuluan
Tanah adalah segalanya bagi manusia dan mahluk hidup lainnya. Secara politik, tanah
merujuk pada eksistensi geografis suatu negara. Hal itu menjadi ruang kehidupan negara

yang diakui oleh negara lainnya. Secara ekonomi, tanah dan kekayaan alam yang dikandung-
nya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan semua rakyat. Secara sosial,
tanah menjadi ruang dan identitas seseorang atau masyarakat. Secara hukum, tanah merujuk

pada hak dan kewajiban pemiliknya. Hukum agraria menegaskan bahwa tanah adalah objek
yang diatur demi kemaslahatan semua orang. Secara relatif, hukum agraria mencanangkan

143