Page 155 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Tintin Surtini: Reforma Hukum Agraria Mengenai Penguasaan dan Kepemilikan ... 147

1. Bahan hukum primer, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki
7
otoritas tertinggi, Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Pada penelitian ini
akan dianalisis berbagai peraturan peundang-undangan di bidang agraria.
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat ahli, pendapat-

pendapat atau opini masyarakat, hasil penelitian hukum, kamus, ensiklopedi,
yang dapat digunakan untuk mengkaji sumber-sumber data primer.
b. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan
hukum agraria. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif.

B. Pembangunan Mengimplikasikan Kebutuhan Tanah

Republik Indonesia didirikan oleh para Bapak Pendiri Bangsa untuk tujuan mulia,
menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Cita mulia itu dicapai
melalui upaya nyata dan berkelanjutan serta sistematis yang disebut dengan pembangunan.
Pada masa Presiden RI pertama, Ir. Soekarno, aktivitas politik dan pembangunan karakter

bangsa lebih menonjol. Namun hal itu tidak berarti Presiden Soekarno mengabaikan
pembangunan ekonomi, pertahanan dan keamanan serta pembangunan infrastruktur. Di
forum politik internasional, Presiden Soekarno menempatkan Indonesia dalam posisi high

profile. Indonesia pun berada dalam pusaran spektrum pengaruh dua kubu aliran politik
dalam pergaulan internasional. Indonesia pun memimpin negara-negara berkembang untuk
berada di luar kubu tersebut dengan membentuk Gerakan Non-Blok. Pembangunan politik
dapat dikatakan mencapai puncaknya.

Kemudian Ir. Soekarno digantikan oleh Jenderal TNI (Purn) Soeharto. Gaya kepemim-
pinan Presiden Soeharto berbeda dengan Ir. Soekarno. Dalam masa kepemimpinannya,
Soeharto mencanangkan pembangun ekonomi sebagai orientasi politiknya. Secara politik,
Presiden Soeharto menjalankan politik otoritarianisme, tetapi dalam bidang ekonomi,

Soeharto melepaskan cengkeraman pengaruhnya. Kunci ”keberhasilan Soeharto” dalam
memimpin Indonesia selama hampir 32 tahun adalah orientasi ekonomi. Soeharto lebih
memprioritaskan pembangunan ekonomi dan berusaha menyelesaikan konflik dengan nega-

ra-negara tetangga.
Soeharto tidak membiarkan ruang politik terbuka. Karena perpolitikan berdampak
negatif dan tidak kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Otoritarianisme Orde Baru
”menghasilkan pembangunan.” Pembangunan di segala bidang berjalan di sana sini. Industri

agrobisnis dan industri manufaktur berjalan bersamaan. Swasembada pangan menjadi target
Pemerintahan Soeharto. Aktivitas pertanian terjadi di desa-desa dan Indonesia pun berhasil
mencapai swasembada pangan.

7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.142.