Page 157 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Tintin Surtini: Reforma Hukum Agraria Mengenai Penguasaan dan Kepemilikan ... 149

Pasar bebas bukan tanpa kelemahan. Adam Smith, pelopor dan pendukung mekanisme
8
pasar, kemudian menemukan persoalan dalam pasar bebas. Pasar bebas menampilkan pihak
yang kuat yang mampu mendominasi pasar. Jika dibiarkan, mekanisme pasar bebas dapat
menimbulkan ketidakadilan. Karena memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki

kekuatan modal untuk mengendalikan transaksi. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah
untuk menjaga tatanan masyarakat yang harmonis… Pemerintah benar-benar efektif
menjalankan fungsinya untuk menjaga kepastian hukum dan menegakan keadilan secara
9
sama bagi semua warga negara tanpa pandang bulu. Pemerintah tidak melakukan intervensi
terhadap pasar. Pemerintah hanya memastikan semua pihak melakukan transaksi dengan
wajar.
Mekanisme pasar dipergunakan untuk pengadaan tanah. Adanya kebutuhan akan tanah

akan direspon dengan pihak yang menawarkan tanah. Perkembangan kota atau wilayah
mengimplikasikan kebutuhan akan tanah. Di daerah pinggiran kota atau pedesaan juga
pengadaan tanah terjadi. Industri agrobisnis yang berkembang juga membutuhkan tanah
yang subur dalam luas yang memadai.

Pengadaan tanah berkenaan dengan aspek komersial tanah. Pembangunan yang banyak
dilakukan di suatu wilayah seperti kota besar menyebabkan nilai tanah kian tinggi. Aspek
komersial tanah kian kuat atau meningkat. Pelaku bisnis yang memiliki kekuatan modal dan

jaringan yang luas dapat menguasai tanah yang luas. Kekuatan modal dan jaringan tersebut
mampu memberikan kemungkinan penguasaan tanah dalam jumlah yang sangat luas dan
terdapat di satu atau di beberapa lokasi.
Untuk menghindari penguasaan tanah yang berlebihan dibutuhkan pengaturan.

Pemerintah melarang penguasaan tanah secara berlebihan berdasarkan Instruksi Menteri
Dalam Negeri No. 21 Tahun 1973 Tentang Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas. Di
masa itu merupakan tahun-tahun awal pelaksanaan pembangunan. Artinya kebutuhan akan
tanah belum sebesar saat ini. Upaya untuk menguasai tanah telah terlihat di masa tersebut.

yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan hukum. Ketentuan tersebut
dimaksudkan untuk menghindari upaya memonopoli pemilikan tanah yang merugikan
masyarakat. UUPA pasal 7 telah menggariskan, bahwa untuk tidak merugikan kepentingan

umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
UUPA menganut nilai-nilai Pancasila untuk mengatakan tidak menganut asas kapitalisme
dan komunisme.
Hukum agraria merupakan wujud dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikema-

10
nusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. “Konsep keadilan sebetulnya berakar
pada tuntutan hidup bersama yang harus manusiawi. Secara prinsipil batas untuk menakar

8 Lihat A. Sonny Keraaf, Pasar Bebas Keadilan Dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi
Adam Smith, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
9 Ibid., hlm. 179.
10 Muchsin, Koeswahyono, Soimin, Op.cit., hlm. 65.