Page 154 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

146 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Pembaruan Agraria (KPA) yang mencatat terjadinya 163 konflik agraria di seluruh Indonesia
yang menewaskan 24 orang petani dan rakyat yang menggarap lahan. Bahkan, konflik lahan
periode Januari hingga Juni 2012 mencapai 377.159 hektare dengan melibatkan sekitar 25.000
kepala keluarga di seluruh Indonesia. Berbagai konflik pertanahan tersebut mencuatkan

kembali wacana tentang perlunya Reforma Agraria demi mencegah konflik serupa di masa
depan. 6 Konflik agraria bersifat fatal, karena berkaitan dengan kehidupan. Tidak
mengherankan jika terjadi konflik agraria, sampai terjadi korban jiwa.

Sayangnya, pembaruan/Reforma Agraria masih belum terlaksana sesuai harapan.
Padahal, reforma agraria diharapkan dapat memberikan keadilan terhadap masyarakat yang
tidak memiliki tanah sehingga tergusur, termasuk petani yang menggunakan tanah sebagai
lahan pertanian. Pada gilirannya, reforma agraria akan meningkatkan taraf kesejahteraan

masyarakat.
Secara faktual, reforma agraria belum berjalan sebagaimana tujuannya. Terdapat
beberapa masalah dan tantangan dalam melaksanakan reforma agraria di Indonesia.
Penelitian ini akan menjawab persoalan tersebut. Oleh karena itu, penelitian penulis

dilakukan dengan tema sentral berbeda berjudul: ”Reforma Hukum Agraria Mengenai
Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Secara Berkeadilan Dalam Konteks Negara
Kesejahteraan.”

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait penataan penguasaan dan kepemilikan
tanah yang berlaku saat ini?
2. Kendala apa yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan kebijakan reforma agraria
yang berkeadilan dalam mewujudkan negara kesejahteraan?

3. Bagaimana konsep reforma agraria dalam penataan dan kepemilikan tanah yang
berkeadilan guna mendukung kesejahteraan rakyat?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menemukan dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait penataan penguasaan

serta kepemilikan tanah yang berlaku saat ini.
2. Menemukan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam
mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dalam penguasaan dan kepemilikan

tanah.
3. Menemukan konsep reforma agraria dalam penataan dan kepemilikan tanah yang
berkeadilan guna mendukung kesejahteraan rakyat.
Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-
bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti

terdiri dari:

6 Laporan Akhir Konsorsium Pembaharuan Agraria tahun 2011.