Page 159 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Tintin Surtini: Reforma Hukum Agraria Mengenai Penguasaan dan Kepemilikan ... 151

tersebut tidak sepihak ditentukan oleh Penilai dan Pengguna Lahan, tetapi dilakukan melalui
musyawarah untuk menyepakati besaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam UU No. 2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasal 37-39.
Untuk memberikan panduan mengenai pengadaan tanah berkenaan dengan kepen-

tingan umum, Pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Presiden Republik Indone-
sia No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Ketentuan ini sangat

penting, karena kepentingan umum didefinisikan. Pengadaan tanah yang berkenaan dengan
kepentingan umum mengacu kepada kepentingan ini. Selebihnya pengadaan tanah dilaku-
kan dalam konteks kepentingan komersial. Dengan adanya ketentuan ini, pengambil kepu-
tusan, aparat terkait, masyarakat umum memiliki rujukan yang jelas berkenaan dengan

pengadaan dan penguasaan tanah.

2. Pola Pembangunan di Indonesia
Sejak Soeharto berkuasa, Indonesia menggeser orientasi kehidupan berbangsa dan

bernegaranya. Perubahan orientasi pembangunan ekonomi pertanian kemudian bergeser ke
pembangunan ekonomi industri. Pembangunan kawasan Industri di wilayah tertentu
mengimplikasikan perubahan peruntukan lahan. Lahan pertanian yang sebelumnya meng-

hampar luas di wilayah tertentu menghilang dan berganti menjadi bangunan besar pabrik
dengan cerobong asap dan mesin-mesin yang ditempatkan di dalam bangunan pabrik.
Keberadaan pabrik tersebut mengubah pola kehidupan rakyat setempat. Pekerjaan bertani
yang tadinya merupakan aktivitas utama rakyat berubah menjadi pekerja atau buruh pabrik.

Keberadaan pabrik tersebut juga mengimplikasikan kebutuhan lainnya yang terkait seperti
perumahan atau penginapan sewa di sekitar lokasi pabrik.
Dengan perkembangan tersebut, pihak-pihak yang memiliki modal besar dapat dengan
mudah melakukan pengalihan hak atas tanah dan menguasai tanah-tanah rakyat bekas tanah

pertanian. Rakyat yang tidak lagi memanfaatkan tanahnya untuk pertanian berada dalam
situasi sulit. Menjual tanahnya kepada pihak tertentu merupakan pilihan tindakan yang
paling mudah untuk dilakukan sekalipun risiko kehilangan tanah pertanian dan habisnya

uang hasil penjualan karena tidak mampu mengelolanya menjadi modal produktif.
Orientasi pembangunan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Pengadaan dan
penguasaan tanah ditujukan untuk kepentingan tertentu. David Ricardo dan kaum fisiokrat
memandang tanah sebagai faktor penting dalam aktivitas ekonomi. Di abad modern, tanah

tidak hanya dinilai berdasarkan kesuburannya, tetapi juga dari lokasi dan kelangkaannya.
Tanah di perkotaan, walaupun tidak subur, akan bernilai tinggi, karena kelangkaannya. Per-
kembangan kota telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah. Mendekati era

millenium, aktivitas pembangunan lebih condong ke pembangunan infrastruktur untuk
mendukung aktivitas ekonomi dan industri manufaktur. Pembangunan pabrik kendaraan,