Page 164 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

156 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Lalu bagaimana hukum memandang realitas ini? Bagaimana status hukum akta jual
belilnya? Keabsahan penguasaan Hak Milik atas tanah milik Warga Negara Indonesia oleh
Warga Negara Asing yang dilakukan Akta Formal tidak menyalahi aturan, dalam arti sah
secara hukum. Akan tetapi secara materil hal itu melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 2 UUPA

karena merupakan upaya tidak langsung memindahkan Hak Milik atas tanah dari Warga
Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Akibat hukum dari akta perjanjian
penguasaan Hak Milik atas tanah Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang

dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah batal demi hukum, karena syarat
33
objektif tidak terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata Pasal 1320.

C. Kendala dalam Merealisasikan Reforma Agraria untuk Penguasaan Tanah yang

Berkeadilan di Indonesia
Tantangan dalam bangsa yang pluralistik seperti Indonesia adalah mewujudkan
keadilan. Pengaturan masyarakat pluralistik modern itu tidak boleh didasarkan atas suatu
anutan nilai hidup tertentu, melainkan harus dikendalikan oleh prinsip yang menjamin dan

34
mengekspresikan kepentingan bersama. Tanah adalah aset terpenting bagi masyarakat
Indonesia. UUPA merupakan ketentuan hukum yang menjamin kepentingan seluruh rakyat
Indonesia berkenaan dengan tanah.

UUPA menganut idealisme dalam hal penguasaan tanah. Pasal 10 menyebutkan bahwa
setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada asasnya
diwajibkan untuk mengusahakannya secara aktif. Perubahan kepemilikan tanah pertanian
tradisional seperti Subak kepada korporasi atau badan hukum tidak mungkin melestarikan

Subak tersebut. hal ini bertentangan dengan ketentuan UUPA Pasal 10 yang mewajibkan
pihak yang menguasai tanah pertanian untuk mengusahakan sendiri tanah pertaniannya.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengalihan tanah kepada sembarang pihak
yang sangat mungkin mengubah peruntukan tanah atau membiarkan tanah tidak diman-

faatkan secara aktif.
Reformasi agraria sepertinya menjadi suatu keniscayaan untuk dilakukan oleh negara
manapun. Reformasi agraria menjadi isu hukum dan kegiatan yang harus dilakukan negara

sejak jaman dahulu. Tanah merupakan aset terpenting negara-negara sebelum revolusi
industri. Tanah memiliki nilai yang berbeda-beda bergantung pada tingkat kesuburan. Tanah
yang memiliki kesuburan memiliki nilai yang tinggi, karena biaya pengelolaan yang kecil.
35
Sehingga keuntungannya besar.

33 Ni Made Irpiana Prahandari, “Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Milik Warga Negara Indonesia Oleh
Warga Negara Asing Dengan Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus),” Tesis Magister,
Program Magister Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Udayana Denpasa,
2014,
hlm. ix.
34 Rasuanto, Op.cit., hlm. 20.
35 David Ricardo menjelaskan hal itu dalam Teori Sewa Tanah yang dimuat dalam buku The Principles
of Political Economy and Taxation, London: Dover Publications, 2004.