Page 168 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

160 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

a. Kebijakan penataan dan pengelolaan tanah yang umum disebut dengan reforma
agraria. Reforma agraria berevolusi sesuai dengan perkembangan. Di masa awal
kemerdekaan, reformasi berkenaan dengan penataan kepemilikan tanah-tanah oleh
pihak asing dan dialihkan kepada Negara untuk kemudian dikuasai negara dan

diperuntukan bagi kepentingan rakyat Indonesia. Pada masa Orde Baru reforma
agraria berkenaan dengan redistribusi tanah. Pemerintah membuat program
transmigrasi. Setiap kepala keluarga mendapatkan tanah seluas 3 hektar untuk

ditanami padi dan palawija. Pemerintah memberikan bantuan bibit dan pupuk. Di
saat yang bersamaan Indonesia menganut investasi terbuka dan mulai
melaksanakan pembangunan industri. Terjadi perubahan peruntukan lahan dan
penguasaan tanah oleh pihak-pihak tertentu yang menanamkan investasi di

Indonesia. Pembangunan pesat di perkotaan juga telah mengubah peruntukan
tanah. Hal itu berimplikasi pada ketersediaan tanah. Dalam perspektif negara
kesejahteraan, pemanfaatan tanah untuk memajukan kehidupan rakyat atau
memakmurkan rakyat. Secara politik, Indonesia termasuk ke dalam negara yang

memperjuangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Untuk itu dibutuhkan kebijakan
untuk mewujudkan kemakmuran dengan melakukan pengelolaan agraria.
Kebijakan pemerintah terkait dengan penataan penguasaan tanah dan kepemilikan

tanah telah ada sejak Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok
Agraria. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah telah ditentukan
berdasarkan kepadatan jumlah penduduk di suatu wilayah. UUPA tegas menyatakan
bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Pemilik tanah tidak diperkenankan untuk

membiarkan tanahnya tidak terurus atau ditelantarkan. Pemilik tanah wajib
mengusahakan sendiri tanahnya. Pemilik tanah juga wajib menjaga kesuburan
tanah.
Secara substansial, kebijakan mengenai penguasaan tanah telah mencakup aspek

kegunaan, luas, peruntukan, kewajiban mengusahakan. Ini merupakan substansi
yang seharusnya ada dalam kebijakan pengadaan dan penguasaan tanah. Reforma
agraria diatur ke dalam sejumlah ketentuan pelaksana. Dengan adanya ketentuan

yang berkenaan dengan Reforma Agraria, pemerintah memiliki dasar dan pedoman
untuk melakukan penataan dan pengelolaan tanah. Ini merupakan modal untuk
melaksanakan Reforma Agraria sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
b. Kendala untuk melakukan Reforma Agraria bersumber dari pemahaman hukum

masyarakat dan budaya hukum aparat. Terdapat pemahaman bahwa hak atas tanah
dapat dipertahankan kepada siapapun, termasuk negara. Rakyat tidak memahami
bahwa tanah memiliki fungsi sosial yang jika dikehendaki oleh kepentingan umum

harus dilepaskan dengan kompensasi. Proses pelepasan dilakukan melalui
musyawarah untuk menentukan batas tanah dan nilai ganti rugi. Untuk penguasaan