Page 165 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Tintin Surtini: Reforma Hukum Agraria Mengenai Penguasaan dan Kepemilikan ... 157

Distribusi tanah menjadi terminologi kaum sosialis dan komunis. Karena tanah dikuasai
oleh negara dan diberikan kepada rakyat untuk dimanfaatkan. Negara mendistribusikan
tanah kepada rakyatnya untuk kepentingan sosial. UUPA tidak melarang kepemilikan
pribadi, tetapi memberikan batasan. UUPA Pasal 17 menyatakan bahwa perlu diatur luas

maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu
keluarga atau badan hukum. Pihak yang menguasai tanah melebihi dari batas maksimum
akan diambil alih oleh Pemerintah dengan diberikan kompensasi. Pengambilalihan kele-

bihan tanah dari kepemilikan yang melampaui batas maksimum kemudian dibagikan kepada
rakyat yang membutuhkan.
Menurut UU No 56 Prp tahun 1960 luas batas maksimum yang diijinkan adalah sebagai
berikut:

a. Daerah yang tidak padat (kepadatan penduduk sampai dengan 50 tiap kilometer
persegi) luas maksimum penguasaan tanah pertanian 15 hektar untuk tanah sawah
dan 20 hektar untuk tanah kering.
b. Daerah-daerah kurang padat (kepadatan 51 hingga 250 tiap kilometer persegi) luas

maksimum untuk tanah sawah adalah 10 hektar dan 12 hektar untuk tanah kering.
c. Daerah-daerah yang padat (kepadatan 251 hingga 400 tiap kilometer persegi) luas
maksimum tanah sawah adalah 7,5 hektar untuk sawah dan 9 hektar untuk tanah

kering.
d. Untuk daerah-daerah yang sangat padat (kepadatan 401 ke atas tiap kilometer perse-
gi) luas maksimum untuk tanah sawah adalah 5 hektar dan 6 hektar untuk tanah
kering.

Secara substansial, ketentuan mengenai pembatasan penguasaan tanah dimaksudkan
untuk menghindari monopoli atau penguasaan tanah yang merugikan rakyat. Pembatasan
tersebut untuk melindungi para petani kecil agar tetap dapat memiliki tanah. Negara yang
akan mengatur soal pembatasan dan melakukan redistribusi tanah tersebut setelah memba-

yar ganti kerugian.
Penguasaan tanah yang melampaui batas maksimum merupakan suatu persoalan yang
harus ditangani. Reforma agraria berkenaan dengan penataan kembali penguasaan tanah.

Jika di masa awal negara ini berdiri, reformasi agrarian berkenaan dengan pengembalian
tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh penjajah, redistribusi tanah yang berupa tanah
jabatan atau tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Ini banyak terjadi di
desa-desa di Indonesia. Di masa sekarang, reforma agraria berkenaan dengan perombakan

pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan
36
dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan.
Aspek keadilan menjadi tolok ukur untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan.

36 Santoso, Hukum Agraria, Op.cit., hlm.205-206.