Page 160 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

152 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

perumahan mewah dan menengah, jalan tol. Hal itu mengimplikasikan perubahan perun-
tukan lahan.

3. Penguasaan Tanah di Indonesia

Hak penguasaan tanah merupakan lembaga hukum. Penguasaan tanah belum dihu-
bungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai peme-
17
gang haknya. Hak penguasaan tanah memuat hal-hal sebagai berikut memberi nama pada
hak penguasaan, mengatur apa boleh dilakukan, wajib dilakukan dan dilarang untuk dilaku-
18
kan selama jangka waktu penguasaan. Penguasaan tanah tetap berada dalam kerangka
filosofi tanah memiliki fungsi sosial.
Penguasaan tanah meliputi hubungan antara individu (perseorangan), badan hukum

ataupun masyarakat sebagai suatu kolektivitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang
19
mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah. Secara hukum penguasa tanah
berhak mempertahankan tanahnya dari segenap upaya pengambilalihan yang tidak dida-
sarkan pada ketentuan hukum. Penguasa tanah berkewajiban untuk memanfaatkan tanahnya

sesuai dengan peruntukannya.
Penguasaan tanah mengandung aspek yuridis dan fisik. Penguasaan yuridis penguasaan
yang dilandasi oleh hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi
20
kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. tetapi
pemegang hak atas tanah dapat memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk
menggarap atau menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut yang hasilnya ditentukan
sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks ini penguasaan yuridis dan fisik berbeda. Pola

tersebut dikatakan bahwa pihak yang diberi kewenangan menguasai secara fisik tanah
berdasarkan kuasa atau persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
Jika hak penguasaan tanah kemudian dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objek
dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya, maka hal itu

merupakan bentuk hubungan hukum. Sebagai hubungan hukum penguasaan tanah
menyangkut soal sebutan hak penguasaan tanah tertentu, pembebanannya dengan hak-hak
21
lain, pemindahanannya kepada pihak lain, hapusnya, dan pembuktian. Pemegang hak atas
tanah dan penerima penguasaan tanah merujuk pada kesepakatan dalam penguasaan tanah.
Hubungan tanah dengan pemiliknya adalah hubungan yang konkrit dan bersifat
permanen sepanjang belum terjadi pengalihan. Hubungan tersebut diwarnai oleh nilai-nilai
atau norma-norma yang sudah melembaga dalam masyarakat (pranata-pranata sosial).

Bentuk penguasaan tanah dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat pula bersifat

17 Santoso, Hukum Agraria, Op.cit., hlm. 76.
18 Santoso, Ibid.
19 http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-penguasaan-tanah.html
20 Santosa, Hukum Agraria, Op.cit., hlm. 75.
21 Ibid., hlm. 76.