Page 163 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 163

Tintin Surtini: Reforma Hukum Agraria Mengenai Penguasaan dan Kepemilikan ...     155


                  Penguasaan di perkotaan memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Perkembangan
             kota  membutuhkan  ketersediaan  tanah.  Kelangkaan  tanah  di  perkotaan  menyebabkan
                                          29
             melambungnya harga tanah.
                  Peningkatan  nilai  ekonomi  dari  tanah  tidak  dapat  dihindari.  Peningkatan  jumlah

             penduduk  juga  berimplikasi  pada  kebutuhan  tanah  untuk  infrastruktur,  saranan  dan  pra
             sarana penunjang. Kebutuhan tersebut tidak selamanya terpenuhi. Kalau pun ada tersedia
             tanah di perkotaan, tentunya harganya sangat mahal.

                  Meningkatnya nilai ekonomi tanah secara signifikan terjadi di daerah perkotaan, seperti
             Kota  Denpasar  yakni  yang  disebabkan  adanya  peningkatan  jumlah  penduduk  yang
             berdampak  pada  meningkatkan  kebutuhan  akan  tanah  terutama  untuk  perumahan,  area
             untuk melakukan tempat berbagai usaha bisnis dari yang berskala kecil sampai yang berskala
                   30
             besar.
                  Daerah-daerah  kawasan  wisata  pasti  membutuhkan  tanah  untuk  menunjang    sektor
             pariwisata.  Daerah  wisata  selalu  berkembang  untuk  menampung  kebutuhan  wisatawan.
             Pemecahannya adalah pengadaan tanah dilakukan di wilayah pinggiran kota.

                  Dalam kondisi ini, awalnya banyak kalangan masyarakat yang menjual tanahnya karena
             tergiur harga mahal dan keinginan ingin cepat punya uang tanpa diikuti dengan usaha dan
             kerja  keras  untuk  memenuhi  kebutuhan  materiil  dan  memuaskan  keinginan  secara

             pragmatis.  31   Kebutuhan  akan  tanah  akan  direspon  oleh  pihak  yang  memiliki  tanah.
             Mekanisme pasar akan terbentuk dalam transaksi pertanahan.
                  Yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan pembeli tanah di Bali adalah orang asing,
             sehingga penguasaan tanah berada di tangan Warga Negara Asing.


                  Kasus  kepemilikan  lahan  warga  negara  asing  (WNA)  di  Bali  semakin  marak.  Berdasarkan  hasil
                  penelitian Kelompok Kerja Krisis Nominee Indonesia (K3NI), sebanyak sekitar 140 kasus yang masih
                  aktif sekarang ini.Ketua Seksi Humas K3NI, Susi Johnston menyatakan sudah sekitar 20 tahun di Bali
                  & Lombok banyak turis asing memakai nominee yang tidak sah sehingga lahan atau properti mereka
                                         32
                  sering mengalami masalah.

                  Nominee adalah strategi dan cara yang dipakai untuk menyiasati ketentuan tertentu.
             Transaksi dapat dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk menda-
             patkan tanah dengan menggunakan nama orang lain. Secara hukum, transaksi dilakukan

             oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk itu, tetapi secara faktual, pihak yang bertransaksi
             bukan pemilik dari tanah yang dibelinya.



                29  Dr.  I  Made  Suwitra,  SH.,MH., 
 ”Penguasaan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Masalahnya,”  Program  Studi
             Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Warmadewa DenpasarMakalah ini disampaikan
             dalam rangka bimbingan teknis (Bintek) aparatur pemerintahan desa dan kecamatan se Kota Denpasar,
             tanggal 5 Mei 2014 di Denpasar.
                30  Suwitra, Ibid.
                31 Suwitra, Ibid.
                32    http://kabar24.bisnis.com/read/20150325/78/415848/penguasaan-lahan-di-bali-oleh-warga-asing-
             kian-marak
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168