Page 163 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 163
Tintin Surtini: Reforma Hukum Agraria Mengenai Penguasaan dan Kepemilikan ... 155
Penguasaan di perkotaan memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Perkembangan
kota membutuhkan ketersediaan tanah. Kelangkaan tanah di perkotaan menyebabkan
29
melambungnya harga tanah.
Peningkatan nilai ekonomi dari tanah tidak dapat dihindari. Peningkatan jumlah
penduduk juga berimplikasi pada kebutuhan tanah untuk infrastruktur, saranan dan pra
sarana penunjang. Kebutuhan tersebut tidak selamanya terpenuhi. Kalau pun ada tersedia
tanah di perkotaan, tentunya harganya sangat mahal.
Meningkatnya nilai ekonomi tanah secara signifikan terjadi di daerah perkotaan, seperti
Kota Denpasar yakni yang disebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang
berdampak pada meningkatkan kebutuhan akan tanah terutama untuk perumahan, area
untuk melakukan tempat berbagai usaha bisnis dari yang berskala kecil sampai yang berskala
30
besar.
Daerah-daerah kawasan wisata pasti membutuhkan tanah untuk menunjang sektor
pariwisata. Daerah wisata selalu berkembang untuk menampung kebutuhan wisatawan.
Pemecahannya adalah pengadaan tanah dilakukan di wilayah pinggiran kota.
Dalam kondisi ini, awalnya banyak kalangan masyarakat yang menjual tanahnya karena
tergiur harga mahal dan keinginan ingin cepat punya uang tanpa diikuti dengan usaha dan
kerja keras untuk memenuhi kebutuhan materiil dan memuaskan keinginan secara
pragmatis. 31 Kebutuhan akan tanah akan direspon oleh pihak yang memiliki tanah.
Mekanisme pasar akan terbentuk dalam transaksi pertanahan.
Yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan pembeli tanah di Bali adalah orang asing,
sehingga penguasaan tanah berada di tangan Warga Negara Asing.
Kasus kepemilikan lahan warga negara asing (WNA) di Bali semakin marak. Berdasarkan hasil
penelitian Kelompok Kerja Krisis Nominee Indonesia (K3NI), sebanyak sekitar 140 kasus yang masih
aktif sekarang ini.Ketua Seksi Humas K3NI, Susi Johnston menyatakan sudah sekitar 20 tahun di Bali
& Lombok banyak turis asing memakai nominee yang tidak sah sehingga lahan atau properti mereka
32
sering mengalami masalah.
Nominee adalah strategi dan cara yang dipakai untuk menyiasati ketentuan tertentu.
Transaksi dapat dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk menda-
patkan tanah dengan menggunakan nama orang lain. Secara hukum, transaksi dilakukan
oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk itu, tetapi secara faktual, pihak yang bertransaksi
bukan pemilik dari tanah yang dibelinya.
29 Dr. I Made Suwitra, SH.,MH.,
”Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya,” Program Studi
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Warmadewa DenpasarMakalah ini disampaikan
dalam rangka bimbingan teknis (Bintek) aparatur pemerintahan desa dan kecamatan se Kota Denpasar,
tanggal 5 Mei 2014 di Denpasar.
30 Suwitra, Ibid.
31 Suwitra, Ibid.
32 http://kabar24.bisnis.com/read/20150325/78/415848/penguasaan-lahan-di-bali-oleh-warga-asing-
kian-marak