Page 166 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

158 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Reforma agraria bertujuan untuk memperbaiki keadilan sosial ekonomi rakyat dengan
37
memperkuat hak milik serta memberikan isi fungsi sosial hak milik. Hak milik dalam
perspektif Pancasila tidak bersifat absolut. Pemegang hak milik atas tanah tidak dapat
dipergunakan semaunya tanah miliknya. Pemilik tanah juga tidak diperkenankan untuk
menelantarkan tanah demi menunggu peningkatan harga.
Berbagai program land reform, antara lain berupa redistribusi tanah (yang berasal dari
tanah, tanah jabatan di desa, tanah yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil perusahaan
bidang industri, perumahan, jasa/pariwisata, pengusahaan di bidang pertanian, perkebunan
dan kehutanan, dan lain-lain), penyediaan lapangan kerja di sektor pertanian, teknologi, dan
tersedianya peluang pasar untuk produkproduk pertanian.
Di samping rural land reformtersebut di atas, perlu diperhatikan juga urban landreform

karena kesenjangan posisi tawar antara mereka yang mempunyai akses modal dan akses
politik di perkotaan, berhadapan dengan mereka yang tidak mempunyai akses tersebut, telah
semakin membuat orang miskin kota (urbanpoor) semakin terpinggirkan dalam upaya mem-
38
peroleh sebidang tanah untuk menopang kehidupannya.
Pengadaan tanah menjadi persoalan sensitif. Pendekatan yang dibutuhkan untuk
melakukan pengadaan tanah tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga ekonomi, bahkan
politik. Pengadaan tanah dapat berujung pada penguasaan tanah secara berlebihan jika pihak
yang membutuhkan tanah memiliki kekuatan modal, politik. Penguasaan tanah merupakan

persoalan apabila ia merupakan aspek spekulatif.kemudian yang dijadikan dasar dalam
musyawarah penetapan ganti kerugian. Bagi yang tidak sepakat dengan bentuk/besaran ganti
kerugian yang ditetapkan dalam musyawarah tersebut, mereka dapat mengajukan keberatan
ke pengadilan negeri (PN) dan lanjut kasasi ke MA jika masih keberatan dengan putusan
PN.Jangka waktu proses masing-masing upaya hukum juga telah diatur dan ditetapkan dalam
UU PTUP sehingga meminimalisir berlarutnya proses penggantian kerugian. Bagi yang masih
menolak pemberian ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah ataupun upaya hukum ke
39
PN atau MA, ganti kerugian dititipkan ke PN setempat.
Dinamika pembangunan yang terus terjadi mengimplikasikan perubahan peruntukan
lahan, perubahan kepemilikan tanah. Pusat aktivitas ekonomi, politik dan sosial masyarakat

berada di perkotaan. Pembangunan sarana dan pra sarana mengalami beberapa kendala
antara lain:
1. Kendala Budaya Hukum
Reforma Agraria bergantung pada sistem hukum yang mencakup struktur,
40
substansi, budaya hukum. Penegakan hukum salah satunya bergantung pada budaya
hukum dari semua komponen sistem hukum. Reforma agraria menyangkut budaya
hukum yang dianut oleh aparat, masyarakat pada umumnya.

37 Santoso, Ibid., hlm. 211.
38 Heryanti, Ibid.
39 Chairul Uma, “Sistem Baru Pengadaan Tanah Dan Tantangan Program Pembangunan Presiden
Baru,”http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online.
40 Lawrence M. Friedmann, Sistem Hukum: Persepktif Ilmu Sosial, Jakarta: Nusa Media, 2009, hlm. 15-
19.