Page 169 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Tintin Surtini: Reforma Hukum Agraria Mengenai Penguasaan dan Kepemilikan ... 161

tanah-tanah tanpa alas hak, pemerintah melakukan pendekatan dialogis dan
persuasif untuk memberikan pemahaman kepada rakyat yang telah menguasai
tanah-tanah negara dan harus berpindah dari tanah itu, karena kepentingan umum.
Ada proses pelepasan yang berjalan lancar seperti yang terjadi di Sukapura.

Masyarakat Sukapura dengan sukarela melepaskan tanah-tanah yang termasuk
dalam kawasan hutan. Tetapi masih banyak proses pelepasan tanah yang
mendapatkan resistensi dari masyarakat sebagaimana terjadi dalam kasus

Bengkunat. Masyarakat Bengkunat tidak memahami bahwa tanah yang mereka
garap selama ini termasuk dalam kawasan hutan. Sementara masyarakat juga tidak
memahami pentingnya sertifikasi untuk tanah-tanah yang selama ini dianggap
sebagai milik secara turun temurun. Dalam kasus Bengkunat, peran aparat dalam

melakukan sosialisasi untuk membangun pemahaman begitu minim. Aparat juga
tidak memberikan informasi mengenai prosedur sertifikasi tanah kepada masyarakat
di pedesaan. Kantor badan pertanahan bersikap pasif dalam menghimbau rakyat
untuk mengajukan sertifikasi tanah. Ketika dilakukan proses pelepasan tanah, rakyat

Bengkunat tidak dapat menerima.
Tidak hanya di pedesaan, di perkotaan pun resistensi terhadap pelepasan tanah
negara terjadi sebagaimana terlihat dalam dalam kasus Kampung Pulo. Konflik

vertikal terjadi dalam hal pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum,
karena kurangnya kesadaran. Pemahaman hukum dan budaya taat hukum yang
rendah menyebabkan resistensi dilakukan tanpa dasar dan lebih dekat kepada
pendekatan perlawanan secara fisik. Pemindahan sejumlah kepala keluarga dari

Kampung Pulo ke rumah susun sewa sederhana merupakan solusi demi
memperbaiki penanganan banjir yang setiap tahun melanda Jakarta.
Penguasaan tanah oleh perusahaan berdasarkan perjanjian investasi harus
dilindungi. Tindakan rakyat menggarap tanah-tanah yang berada dalam lingkup

tanah perusahaan merupakan bentuk tindakan melawan hukum. Hal itu tidak dapat
dibenarkan. Pengadilan menjadi forum yang legitimate untuk mendapatkan
keputusan. Ketika pengadilan tengah memproses gugatan terhadap tanah beserta

bangunan, maka semua pihak tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut. Kasus
sengketa penguasaan tanah di Medan yang bersifat horisontal dan menunjukkan
budaya hukum tidak taat hukum.
c. Konsep agraria untuk penguasaan tanah yang berkeadilan belum dirasakan oleh

rakyat. Penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum tidak diberikan sanksi
atau diambil alih oleh pemerintah untuk kemudian diredistribusikan. Reforma
agraria yang berkeadilan belum berada dalam spektrum kepentingan rakyat. Untuk

distribusi lahan di Indonesia saat ini sebesar 0,562 hektar. Ini berarti ketimpangan
distribusi lahan telah krusial. Distribusi tanah tidak menjangkau rakyat kebanyakan.