Page 162 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

154 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

sebagai petani dengan tanah garapan. Respon aparat tidak membangun kepercayaan rakyat
untuk melakukan dialog dalam rangka mencari mufakat. Bahkan di jaman Orde Baru, konflik
pertanahan selalu dikaitkan dengan stigma Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga
tindakan represif diambil untuk menyelesaikannya.

Kedua, konflik pertanahan juga terjadi karena kebijakan pemerintah mengenai pengua-
25
saan dan penggunaan tanah serta pengelolaan Sumber Daya Alam. penguasaan tanah lebih
banyak diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan.

Menurut data Kemenhut, luas HTI hingga kini mencapai 9,39 juta hektare dan dikelola
oleh 262 unit perusahaan dengan izin hingga 100 tahun. Selain itu, luas HPH di Indonesia
21,49 juta hektar yang dikelola oleh 303 perusahaan HPH saja. Bandingkan dengan izin Hutan
26
Tanaman Rakyat (HTR) yang sampai sekarang hanya seluas 631.628 hektar.
Penguasaan tanah di bidang agribisnis juga menampilkan ketimpangan antara perusa-
haan dan rakyat. Sedikitnya 9.4 juta hektar tanah telah diberikan kepada 600 perusahaan
perkebunan sawit saja. 27 Data tersebut menggambarkan penguasaan tanah pertanian
Indonesia berada di tangan perusahaan, baik perusahaan nasional maupun asing. Rakyat

Indonesia menjadi buruh tani dari perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut. Fakta ini
menunjukkan bahwa keberpihakan negara kepada rakyat kecil tidak konsisten dengan
substansi UUPA ataupun UUD. Pemerintah harus menjadi bahan pemikiran mengenai

keberpihakan kepada petani kecil tanpa harus mengabaikan hak dan kepentingan peru-
sahaan atau investor.
UUPA dibuat dengan tujuan memberikan arahan demi kemakmuran segenap rakyat
Indonesia melalui pengelolaan tanah. 32 juta jiwa petani merupakan yang menjadi sumber

kerawanan sosial dan ekonomi. Yang pada gilirannya dapat meledak menghancurkan tatanan
kehidupan yang harmonis.
Pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat kebanyakan. Salah
satu caranya adalah menghentikan “penerbitan ijin-ijin usaha penggunaan tanah dan

pengelolaan SDA tidak menghormati keberagaman hukum yang menjadi dasar dari hak
28
tenurial masyarakat…” Dibutuhkan pengkajian atau analisis sebelum menerbitkan ijin
usaha untuk perkebunan atau pertambangan. Di tengah pelaksanaan pemanfaatan tanah

dapat dilakukan evaluasi.
Di lain sisi, pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang menarik dan aman bagi
investor yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan, tanpa harus
mengabaikan atau mengorbankan kepentingan rakyat.

25 http://www.walhi.or.id/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi-prioritas-jokowi-jk.html
26 http://www.walhi.or.id/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi-prioritas-jokowi-jk.html
27 http://www.walhi.or.id/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi-prioritas-jokowi-jk.html
28 http://www.walhi.or.id/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi-prioritas-jokowi-jk.html