Page 158 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

150 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

adil atau tidak adilnya suatu tindakan kepada seseorang, menurut Ulpianus adalah
11
memberikan masing-masing haknya. Semua rakyat Indonesia berhak untuk memiliki tanah.
Tanah yang ada di segenap penjuru wilayah Indonesia adalah untuk rakyat Indonesia.
Dengan tanah tersebut, segenap kehidupan berjalan.

Pancasila menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan prinsip
“keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia adalah untuk menciptakan suatu struktur
yang harmonis dan teratur dalam masyarakat dengan menyediakan kesempatan bagi rakyat

agar bias membangun komunitas yang adil dimana yang lemah dan miskin dapat
12
memperoleh bantuan sah dari pemerintah.
Dalam kenyataannya, ditemukan sejumlah warga negara Indonesia yang tidak memiliki
tanah. Hal itu disebabkan oleh struktur dan sistem yang tidak memfasilitasi WNI untuk

mendapatkan tanah. Di lain sisi, Ada sejumlah orang atau badan hukum yang menguasai
tanah yang demikian luasnya. Sehingga dapat dikatakan penguasaan tanah secara berlebihan
merupakan bentuk monopoli. Ini ironis. Padahal keadilan sosial merupakan bentuk penghor-
13
matan terhadap apa yang secara sah sebagai hak-hak seseorang.
Monopoli tanah dalam bentuk penguasaan tanah dalam jumlah yang berlebihan tidak
14
sesuai dengan nilai Pancasila yang menjunjung asas kebersamaan dan kekeluargaan.
Dengan asas tersebut, para petani saling membantu, kendati hidup dalam kemiskinan.
15
Masyarakat desa saling membantu dan saling tolong menolong di antara petani. Pengu-
asaan tanah secara berlebihan bertentangan dengan asas kekeluargaan atau kebersamaan.
Secara hukum, penguasaan tanah diakui dan menjadi pranata hukum. Dalam konteks
hukum agraria Indonesia, tanah memiliki fungsi sosial. Tanah tidak boleh dikuasai tetapi

dibiarkan tidak berfungsi atau tidak dimanfaatkan. Penguasaan tanah dengan maksud
mendapatkan harga tanah yang tinggi ketika dialihkan kepada pihak yang memerlukan
merupakan bentuk dari pengabaian fungsi sosial dari tanah.
Kendati setiap warganegara dapat memperoleh hak atas tanah yang berupa Hak Milik,

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan yang
16
disebut dalam Pasal 20 sampai dengan 45 UUPA tetapi hak itu tidak secara absolut dapat
dipertahankan. Jika kepentingan umum menghendaki dan membutuhkan tanah, maka

pemilik hak atas tanah harus melepaskannya dengan kompensasi yang disepakati.
Penetapan ganti rugi ini dilakukan oleh Penilai sebagaimana diatur dalam UU No. 2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasal 31-36. Penetapan

11 Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, Pancasila
Kekuatan Pembebas, Bandung: Universitas Parahyangan dan Penerbit Kanisius, 2012, hlm. 234.
12 Bolo, Samho, Djunatan, Laku, Ibid.
13 Ibid., hal 257.
14 Amri Marzali, Antropologi & Kebijakan Publik, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012, hlm. 21.
15 Ibid., hlm. 61. Nilai kultural ini disebut oleh Clifford Geertz sebagai sharedpoverty. Nilai tolong
menolong ini dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia (ruralsociety).
16 http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-penguasaan-tanah.html