Page 156 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

148 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Aktivitas pembangunan pusat-pusat perekonomian berjalan di segenap wilayah
Indonesia dengan intensitas dan volume yang beragam. Kebutuhan akan tanah menjadi
suatu keniscayaan di tengah pembangunan. Tanah-tanah yang tersedia menjadi sedikit.
Tingginya kebutuhan tersebut mengimplikasikan kebutuhan akan lahan atau tanah yang

memicu kenaikan harga. Secara spekulatif, harga tanah menjadi begitu tinggi, bahkan dapat
melambung tidak masuk akal. Mekanisme pasar menjadi sarana untuk pengadaan dan
penguasaan tanah.

Di era sekarang, Negara tidak dapat sewenang-wenang mengambil alih tanah secara
sepihak. Era demokratis telah melahirkan penghormatan terhadap hak individu, termasuk
hak milik atas tanah. Pengakuan Negara terhadap Hak atas tanah menyebabkan pemegang
hak dapat menahan proses pengalihan tanahnya jika proses ganti ruginya tidak mencapai

kesepakatan. Namun pemegang hak atas tanah juga tidak dapat menahan proses pelaksanaan
pengadaan tanah semaunya, karena harga yang diinginkan belum disepakati. Jika harga yang
ditawarkan diterima sebagian besar masyarakat pemilik tanah yang terkena proyek
pembangunan, maka harga tersebut dianggap memenuhi kepentingan masyarakat. Bagi yang

tidak menyetujui harga yang telah diterima oleh sebagian besar pemegang hak atas tanah,
Pemerintah akan menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan.
Harga pasar dan mekanisme pasar telah menyebabkan terjadinya transaksi pengalihan

tanah, termasuk dalam pengadaan tanah. Tetapi mekanisme pasar tidak selalu berjalan alami.
Hukum permintaan dan penawaran menjadi terdistorsi apabila ada pihak-pihak tertentu
dengan sengaja menguasai tanah untuk berspekulasi. Penguasaan lahan tersebut membuat
harga tanah menjadi tidak terkendali. Pengadaan tanah untuk kepentingan komersial dan

umum memiliki tantangan yang luar biasa.
Penguasaan tanah tidak boleh merugikan kepentingan rakyat. Dalam konteks hukum
agraria Indonesia, penguasaan tanah tidak boleh mengabaikan fungsi sosial dari tanah.
Untuk menghindari pengadaan tanah dan penguasaan tanah secara tidak tepat atau

berlebihan diberlakukan ketentuan mengenai hal itu. Sejak awal Orde Baru Pemerintah
Indonesia telah memberikan perhatian terhadap masalah pengadaan dan penguasaan tanah.

1. Penguasaan Tanah di Indonesia yang Berkeadilan
Sejak era demokratis berjalan di Indonesia, pengaturan mengenai pertanahan cenderung
mengarah kepada keseimbangan antara kepentingan umum dan mekanisme pasar.
Mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang wajar untuk menentukan harga sesuatu.

Mekanisme pasar untuk pengadaan tanah harus didasari ketentuan hukum. Spekulasi
terhadap penguasaan tanah dapat terjadi dan menyebabkan lonjakan harga tanah yang tidak
masuk akal. Pihak-pihak tertentu dapat menguasai tanah dengan maksud demikian. Jika

mekanisme pasar dibiarkan berjalan tanpa dikendalikan, maka penentuan harga hanya
didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran.