Page 153 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Tintin Surtini: Reforma Hukum Agraria Mengenai Penguasaan dan Kepemilikan ... 145

Reforma agraria selalu menjadi isu sentral yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi
politik suatu bangsa sejak ribuan tahun silam. Dari masa ke masa, istilah, definisi, konsep
serta makna reforma agraria itu berbeda-beda. Bahkan sampai saat ini, setelah ribuan tahun
peradaban umat manusia belum ada kesepakatan para ahli tentang istilah, definisi, konsep
2
serta makna reforma agraria. Sebagian ahli menyebutnya sebagai landreform, agrarian
3
development, dan lain-lain. Istilah landreform masih dipertahankan hingga menjelang
pergantian abad ini.

Landreform atau reforma agraria merupakan persoalan krusial. Masalah pertanahan
berpotensi memicu konflik. Pecahnya konflik ketika itu salah satunya disebabkan juga oleh
penguasaan tanah secara paksa.
Perlawanan terhadap penguasa/pemilik tanah oleh rakyat terus terjadi. Dimana-mana

perlawanan rakyat terhadap penjajah pecah. Cita untuk membebaskan diri dan membangun
kehidupan yang lebih baik terus tersimpan di hati setiap penduduk Indonesia. Merdeka dari
penjajahan merupakan idaman bangsa Indonesia. Kemerdekaan menjadi momentum politik
untuk memperbaiki kehidupan petani. Pemerintah dituntut untuk memberikan kehidupan

yang lebih baik bagi petani melalui reforma agraria.
4
Belakangan muncullah istilah redistribusi tanah yang dianggap memiliki pengertian
sama dengan landreform serta pembangunan pertanian (agrarian development) sebagai
5
pengganti reforma agraria. Pada perjalanannya, istilah redistribusi tanah dan pembangunan
pertanian tak kunjung menemukan konsep yang ideal. Hal ini disebabkan karena terjadi
konflik kepentingan dan ideologis dalam perumusan konsep tersebut. Dalam penyusunan
konsepnya pemerintah dan parlemen harus mengakomodasi kepentingan pengusaha

(investor) yang cenderung kapitalistik, kepentingan kebutuhan ekonomi rakyat, kepentingan
sosial rakyat serta eksistensi dan posisi Negara. Tidak mudah mencari formulasi ideal agar
semua kepentingan itu terakomodasi. Inilah akar konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
Jadilah isu reforma agraria sebagai wacana belaka tanpa realisasi yang dinikmati oleh rakyat.

Reforma Agraria diharapkan mampu memperbaiki kondisi lahan pertanian dan
meningkatkan besar lahan yang dimiliki oleh petani, sehingga pada akhirnya meningkatkan
kemakmuran petani dan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dengan meningkatnya

jumlah produksi bahan pangan.
Akhir-akhir ini, semakin terlihat konflik yang terjadi di berbagai tempat dan mendapat
perhatian media serta kalangan luas, khususnya konflik lahan baik vertikal maupun
horisontal. Hal ini dikonfirmasi dalam laporan akhir tahun di tahun 2011 oleh Konsorsium

2 Peraturan pemerintah dulu menggunakan kata landreform. Lihat Republik Indonesia, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
3 Komisi Agraria SBD, 2004.
4 Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang
Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.
5 Arie S. Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia: Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan
Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, Jakarta: Rajawali Press, 1985.