Page 356 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PENGADAAN TANAH
SECARA LANGSUNG UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

Nia Kurniati
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl Dipati Ukur No.35 Bandung
Email: nia.kurniati@unpad.ac.id

A. Pendahuluan

Tanah merupakan asset pendukung kehidupan di masa mendatang dan sumber mata
pencaharian karena dapat disewakan atau digunakan sebagai tempat usaha dan berbagai
kegiatan lainnya yang akan memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Tanah senantiasa
akan dipertahankan haknya dari gangguan dan rongrongan pihak lain.

Salah satu unsur penting dalam kegiatan pembangunan infrastruktur adalah ketersedia-
an lahan tanah. Saat ini tidak mudah mencari tanah untuk pelaksanaan kegiatan pem-
bangunan, terutama di daerah perkotaan yang tingkat kepadatan penduduk dan aktivitasnya

cukup tinggi. Pada umumnya, tanah-tanah sudah dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat.
Pembangunan infrastruktur yang termasuk kategori “kepetingan umum” Pembangunan
untuk kepentingan umum antara lain pembangunan jalan umum, jalan tol, pelabuhan,
bandar udara, terminal rumah sakit pemerintah, kantor pemerintah, prasarana pendidikan,

fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik dan lain-lain, dinyatakan
dalam Pasal 10 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pem-
bangunan Kepentingan Umum. Untuk melaksanakan pembangunan kepentingan umum,

Pemerintah akan melakukan pengambilalihan tanah milik individu, karena ketersediaan
tanah negara sudah sangat terbatas.
Setiap orang akan memerlukan tanah, Pemerintah juga perlu tanah untuk melaksanakan
pembangunan untuk kepentingan umum. Mengingat ketersediaan tanah negara sudah

sangat terbatas, maka untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum, Peme-
rintah melakukan “pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum”. Pengadaan
tanah dilakukan dengan pengambilalihan tanah milik orang lain melalui pelepasan hak atau

peralihan hak atas tanah. Undang-Undang menentukan bahwa pengambilalihan tanah ke-
punyaan individu harus disertai dengan pemberian kompensasi ganti kerugian kepada
pemilik tanah yang ber-hak. Penentuan besaran nilai ganti rugi yang akan diberikan kepada
pemilik tanah berdasarkan kata sepakat, tetapi seringkali sulit dicapainya. Persoalan ke-

tidaksepakatan nilai ganti rugi ini seringkali penjadi pemicu konflik yang berkepanjangan
bahkan seringkali menimbulkan konflik multi dimensi. Pada gilirannya konflik multi dimensi
ini tidak hanya berdampak juridis, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi bahkan politis.

Dampak dari konflik multi dimensi ini seringkali menghambat pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan kerugian yang relatif
besar karena tidak jarang proyek-proyek pemerintah yang akan dibangun, selain dibiayai dari

348