Page 361 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Nia Kurniati: Asas Kebebasan Berkontrak pada Pengadaan Tanah Secara Langsung ... 353

Menurut UU No.2 Tahun 2012 Pasal 13, pengadaan tanah untuk pembangunan kepen-
tingan unum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dilakukan
melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan
tahap penyerahan hasil. Pada tahap “penyerahan hasil” dilakukan pelepasan hak atas tanah

oleh pemegang haknya kepada negara melalui lembaga pertanahan (BPN) dan pelepasan hak
atas tanah ini mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara pemegang hak dengan
tanah yang di-hakinya.

Berbeda dari pengadaan tanah menurut Pasal 13 tersebut, pengadaan tanah secara
langsung untuk kepentingan umum dilakukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi dari sisi
waktu sehingga tidak perlu melalui tahapan-tahapan tersebut melainkan dapat dilakukan
secara langsung antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak atas

tanah melalui cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati. Akan tetapi luas
tanah yang diperlukan tidak boleh melebihi 5 Ha , Undang-Undang No.2 Tahun 2012 sebagai
dasar pengadaan tanah secara langsung telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya
yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah diubah antara lain oleh
Peraturan Presiden No.40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres No.71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 121 Peraturan Presiden No.40 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, “Dalam rangka
efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih
dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan
para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang

disepakati kedua belah pihak”. Kata “dapat” pada Pasal 121 ini, menurut Kamus Besar Bahasa
2
Indonesia, tersebut mengandung arti “boleh”, “bisa”, dan “mungkin” . Jika kata “dapat” dihu-
bungkan dengan bunyi Pasal 121 Perpres No.40 Tahun 2014 maka “pengadaan tanah secara
langsung kurang dari 5 hektar” selain dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, atau cara-

cara lain yang disepakati dapat pula dilakukan dengan meminta bantuan Tim Persiapan dan
Tim Pelaksana pengadaan tanah melalui cara pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah
sebagaimana diatur oleh Pasal 13 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang No.2 Tahun 2012.

Tim Persiapan dan Tim Pelaksana ini terdiri dari:
a. Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Pertanahan;
b. Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;
c. pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan;

d. Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;dan
e. Lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah.

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka,
Jakarta, 2003