Page 364 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

356 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

tercantum pada Buku III KUHPerdata. Menciptakan bentuk-bentuk perjanjian baru untuk
mewujudkan hubungan hukum konkrit antara instansi pemerintah yang membutuhkan
tanah dengan pemegang hak atas tanah sangat dimungkinkan karena Buku III KUHPerdata
menganut “system terbuka” atau asas “kebebasan berkontrak” (beginsel der

contractsvrijheid).
Sejak berlakunya UUPA lembaga-lembaga hukum yang terdapat di dalam hukum
perdata seperti “jual beli” atau “tukar menukar” demikian pula “cara-cara lainnya yang

disepakati” yang dimaksudkan sebagai dasar untuk pemindahan hak atas tanah kini telah
diadopsi ke dalam Hukum Tanah Nasional. Hal ini tercermin dalam Peraturan Pemerinta
No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 Ayat (1), bahwa “jual beli dan tukar
menukar merupakan salah satu alas hak bagi individu atau badan hukum untuk memperoleh

hak atas tanah . Dengan demikian lembaga hukum “jual beli tanah” dan “tukar menukar
tanah” diakui sebagai dasar penguasaan hak yang sah atau menjadi titel hak bagi instansi
Pemerintah memperoleh tanah dalam rangka pengadaan tanah secara langsung untuk
pembangunan kepentingan umum. Agar “jual beli tanah” atau “tukar menukar tanah” yang

dilakukan oleh instansi pemerintah dengan pihak pemegang hak atas tanah legitimate
dihadapan hukum maka perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan akta yang dibuat
oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah.

4. Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Secara Langsung
Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (1), menyebutkan bahwa “Penyeleng-
garaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara

kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya pada Ayat (2) menye-
butkan bahwa “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pem-
berian Ganti Kerugian yang layak dan adil”. Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 Pasal 63
ayat (1) menyebutkan bahwa “Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua

Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik”.
Menurut UU No.2 Tahun 2012, pengertian Penilai Pertanahan selanjutnya disebut Penilai
yaitu “orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional

yang telah mendapat ijin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat
lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah”.
Sedangkan istilah “Penilai Publik” adalah penilai yang telah memperoleh ijin dari Menteri
Keuangan untuk memberikan jasa penilaian”. Di dalam Pasal 65 Ayat (1) menyebutkan bahwa

“Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah,
meliputi :
a. tanah;

b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
c. bangunan;