Page 365 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Nia Kurniati: Asas Kebebasan Berkontrak pada Pengadaan Tanah Secara Langsung ... 357

d. tanaman;
e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
f. kerugian lain yang dapat dinilai.
Menurut Perpres No.40 Tahun 2014 Pasal 74 Ayat (1) hasil penilaian oleh Penilai Publik

terhadap objek pengadaan tanah tersebut, dapat diberikan dalam bentuk :
a. uang;
b. tanah pengganti;

c. permukiman kembali;
d. kepemilikan saham; atau
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Bentuk Ganti Kerugian baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk

Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan
nilai yang ditetapkan oleh Penilai. Secara teoretik untuk menentukan harga tanah selain
ditentukan berdasarkan jasa Penilai Publik (appraisal), ada rujukan lain yaitu Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP). NJOP digunakan dalam penghitungan pajak bumi dan bangunan berdasar-

kanUndang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah
dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. NJOP adalah “harga yang berdasar pada taksiran
pemerintah terhadap suatu bangunan atau tanah yang biasanya dijadikan acuan untuk

menentukan jumlah pajak dari suatu tanah dan bangunan”. Tetapi seringkali NJOP tidak
selalu up date dengan perkembangan jaman sehingga ketika nilai ganti rugi atas objek
pengadaan tanah didasarkan pada NJOP seringkali tidak dapat diperoleh nilai ganti rugi yang
layak bagi pemegang hak atas tanah. Pilihan lain menentukan ganti rugi didasarkan pada

8
nilai Zona Nilai Tanah (ZNT). ZNT adalah “polygon yang menggambarkan nilai tanah yang
relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bisa bersifat
imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai
antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode

perbandingan harga pasar dan biaya”.
Hasil penilaian dari penilai publik dimusyawarahkan pada rapat musyawarah yang
diagendakan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah (Pasal 68), untuk mengambil kata

sepakat terhadap hasil penilaian oleh penilai publik terhadap objek pengadaan tanah (Pasal
65 ayat (1)). Jika pemegang hak berhalangan hadir pada rapat musyawarah dapat
menguasakan kepada yang berhak (Pasal 71 Ayat 1), yaitu :
a. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua

atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;

8 Sosialisasi Survey Potensi Tanah Tahun 2014, Pemetaan Zona Nilai Tanah, Kantor Wilayah BPN
Provinsi Jawa Barat, Hotel Park Bandung Tanggal 13-15 Agustus 2014, Direktorat Survei Potensi Tanah, BPN
RI, Jurnal, 2014, Hlm.2.