Page 367 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Nia Kurniati: Asas Kebebasan Berkontrak pada Pengadaan Tanah Secara Langsung ... 359

kepentingan umum menghendaki, maka kepentingan pribadi harus mengalah pada
kepentingan yang lebih besar. Oleh karenanya Pasal 18 UUPA menyebutkan, bahwa “untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama
dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak

dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.
Penetapan ganti rugi berupa harga objek jual beli atau tukar menukar sesungguhnya
harus didasari kata sepakat. Dalam konteks ini terjadi proses saling mendengar antara pihak

yang memerlukan tanah dengan pemegang hak, menempatkan kedudukan yang setara dan
sederajat diantara para pihak, terdapat sikap toleransi yang tinggi, sehingga sikap saling
menerima pendapat atau keinginan dilakukan tanpa adanya unsur paksaan kehendak.
Berdasarkan kata sepakat pula instansi pemerintah dengan pemegang hak atas tanah akan

menetapkan harga objek pengadaan tanah. Dapat disimpulkan bahwa musyawarah sebagai
dasar penentuan ganti rugi disamping harus memenuhi syarat yuridis sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 40 Tahun 2014
dan Perkaban No. 5 Tahun 2012, serta Permenag/Ka BPN No.6 Tahun 2015 juga harus

memenuhi landasan filosofis dari sisi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 untuk
mencapai ganti rugi yang layak dan adil bagi pemegang hak atas tanah.

C. Kesimpulan
pertama: Asas kebebasan berkontrak diterapkan pada pelaksanaan pengadaan tanah
secara langsung dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lainnya yang disepakati
antara instansi pemerintah dengan pemegang hak atas tanah yang sah, menggunakan

lembaga hukum di luar UUPA dan aturan KUHPerdata Buku III dan Hukum Adat.
Kedua: Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penentuan ganti rugi yang layak
dan adil bagi pemegang hak atas tanah masih menjadi keniscayaan karena penerapan asas
fungsi sosial hak atas tanah berimplikasi tidak setara sederajat kedudukannya dengan

instansi pemerintah yang membutuhkan tanah.

D. Saran

Pertama: Penegakkan hukum pengadaan tanah sepatutnya memperhatikan konsistensi
materi muatan pasal pada UU No.2 Tahun 2012 dan Perpres No.40 Tahun 2014 terhadap asas-
asas hukum yang terdapat dalam KUHPerdata Buku III dan Hukum Adat.
Kedua: Penyuluhan dan sosialisasi hukum pengadaan tanah secara intensif kepada

masyarakat yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum melalui kerjasama
antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan perguruan tinggi melalui
program Pengabdian Kepada Masyarakat.