Page 371 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Irene Eka Sihombing: Menghidupkan Pencabutan Hak Atas Tanah ... 363

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsignasi (ditulis kemudian konsinyasi)
diartikan pertama, pengiriman barang-barang untuk disuruhjualkan oleh penerima barang-
barang itu; kedua, penitipan uang. Dalam perdagangan juga terdapat istilah konsinyasi.
Produsen atau suplier titip barang ke toko untuk dijualkan. Sistemnyaada dua macam.

Pertama, harga jual ke konsumen ditentukan oleh suplier, toko hanya mendapatkan komisi.
Kedua, harga jual ke konsumen ditentukan oleh toko, dengan menambahkan marginatau
keuntungan dari harga suplier. Dalam sistem konsinyasi ini, status kepemilikan barang masih

berada di pihak suplier.Sementara itu dalam Hukum Perdata, terutama Hukum Perjanjian,
konsiyasi diartikan sebagai penitipan uang di Pengadilan Negeri, yang dilatarbelakangi
adanya hubungan utang piutang antara debitur dan kreditur.
Salah satu asas dalam rangka perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak

atas tanah, menyatakan bahwa dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang
diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun
kepada pemegang haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima
ganti rugi yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga “penawaran

pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri” seperti yang diatur
dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun isi Pasal 1404 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata:

“Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran
tunai atas apa yang harus dibayarnya; dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat
menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti
dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal
penawaran itu dilakukan menurut undang-undang; sedangkan apa yang dititipkan secara
demikian adalah atas tanggungan kreditur.”

Jelaslah bahwa lembaga konsinyasi diterapkan dalam hal telah adanya perjanjian utang
piutang terlebih dahulu, di mana ditandai dengan hubungan antara debitur dan kreditur.
Dalam perkembangannya lembaga konsinyasi digunakan untuk masalah yang sangat

berbeda bahkan dapat dikatakan tidak berkaitan sama sekali dengan utang piutang.
Berikut ini ditampilkan beberapa kasus konsinyasi:
a. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menggunakan mekanisme konsinyasi untuk
membebaskan tanah yang akan digunakan lokasi pembangunan Waduk Logung, dari

196 hektare atau 697 bidang lahan yang dibutuhkan untuk Waduk Logung, masih ada
4
68 bidang atau sekitar 30-35 hektar yang belum bisa dibebaskan.
b. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memutuskan untuk melakukan langkah konsinyasi

guna percepatan pembebasan lahan mass rapid transit (MRT). Wakil Gubernur DKI
Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, pembebasan lahan untuk pembangunan
stasiun layang dan depo MRT harus segera rampung dalam waktu dekat, terutama

4 Dikutip dari https://daerah.sindonews.com/