Page 370 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

362 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

tanah oleh pemerintah tersebut mengacu kepada peribahasa: salus papuli est suprema lax
(kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi), necessitas publica major est quam
privata (kepentingan umum lebih besar daripada kepentingan pribadi), princeps et respublica
ex justa causa possunt rem meam auferre/the prince and the commonwealth, for a just cause,
can take away my property (penguasa dan negara, dengan alasan yang layak/memadai, dapat
mengambil alih kepentingan pribadi), the law imposeth it on every subject that he prefers the

urgent service of his Prince and Country, before the safety of his life (hukum mewajibkan
2
seseorang untuk mendahulukan kepentingan negara daripada keselamatan pribadinya).
Sementara itu Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa pengambilalihan tanah secara
bertanggung jawab memerlukan itikad baik semua pihak, dan bagi para pelaksana meru-
pakan tugas yang tidak ringan, terutama karena yang dipertaruhkan adalah rasa keadilan

3
yang hidup dalam sanubari setiap manusia.
Hukum Tanah Nasional telah menetapkan tata cara perolehan tanah yang didasarkan
kepada status tanah yang tersedia. Beberapa cara tersebut adalah permohonan hak, pemin-
dahan hak, pembebasan hak, sepanjang si empunya tanah bersedia melepaskan tanahnya.
Hukum Tanah Nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan

Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menetapkan tata cara
Pencabutan Hak. Tata cara ini dapat digunakan apabila pemilik tanah tidak bersedia mele-
paskan tanahnya, sementara itu pembangunan yang memerlukan tanah tersebut tidak dapat
dipindahkan ke tempat lain. Meskipun peraturan itu sampai sekarang masih berlaku, akan
tetapi dalam peraturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum tidak menyebut sama sekali pencabutan hak sebagai salah satu cara perolehan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Mekanisme yang digunakan oleh peraturan
yang baru adalah melalui lembaga peradilan, dan juga penggunaan lembaga konsinyasi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan masalah:

1. Apakah konsinyasi melanggar asas-asas perolehan tanah menurut Hukum Tanah
Nasional?
2. Dapatkah pencabutan hak sebagai salah satu tatacara perolehan tanah bagi pem-
bangunan untuk kepentingan umum dihidupkan kembali?

C. Pembahasan
1. Konsinyasi Melanggar Asas-Asas Perolehan Tanah Menurut Hukum Tanah
Nasional

2 Om Prakash Anggarwala, Compulsory Acquisition of Land In India Commentary On The Acquisition Of
Land Act, I of 1894, (New Delhi India: The University Book Agency, 1993), hal 16–17.
3 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi Dan Implementasi, (Jakarta: Penerbit
Buku Kompas, 2009),hal 266.