Page 369 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

MENGHIDUPKAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
SEBAGAI SALAH SATU CARA PEROLEHAN TANAH OLEH PEMERINTAH

Irene Eka Sihombing
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Email: ies07_07@yahoo.com>

Abstrak

Pencabutan hak adalah upaya paksa pengambilalihan tanah oleh pemerintah manakala tidak adanya
kata sepakat antara pemilik tanah dengan pemerintah yang memerlukan tanah, tanah yang
diperlukan adalah untuk kepentingan umum, di mana proyek tersebut tidak dapat dipindahkan ke
tempat lain. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dimuat lembaga konsinyasi sebagai jurus pamungkas
untuk perolehan tanah oleh pemerintah. Sementara itu UU Nomor 20 Tahun 1961 yang mengatur
tentang Pencabutan Hak tidak pernah dicabut, tetapi tidak juga digunakan. Tulisan ini membahas
dengan singkat dua hal, yakni apakah konsinyasi melanggar asas-asas perolehan tanah menurut
Hukum Tanah Nasional dan dapatkah pencabutan hak sebagai salah satu tata cara perolehan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum dihidupkan kembali?
Kata kunci: Pencabutan Hak

A. Latar Belakang
Salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah mempercepat

pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan infra-
struktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan
pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permu-
kiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air,

pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem
transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan
meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

Pembangunan infrastruktur di atas sudah barang tentu memerlukan ketersediaan tanah
dalam jumlah yang cukup luas. Idealnya, tanah yang digunakan untuk pembangunan infra-
struktur berstatus tanah negara. Namun, dalam kenyataannya tanah negara yang tersedia
tidak cukup untuk membangun infrastruktur yang dieperlukan. Terdapatnya tanah yang

telah dikuasai oleh orang perorangan dengan suatu jenis hak atas tertentumembuat pero-
lehan tanah sering kali mengalami hambatan. Tidak sedikit yang tidak bersedia melepaskan
tanah mereka meskipun akan digunakan untuk kepentingan umum.

Demi kepentingan umum, pemerintah mempunyai kewenangan konstitusional untuk
memperoleh tanah dari yang punya tanah. Berdasarkan Hak Menguasai Negara sebagaimana
1
ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah dapat melakukan perolehan tanah.
Kewenangan untuk memperoleh tanah demi pelaksanaan pembangunan untuk kepen-

tingan umum sesungguhnya bersifat universal. Prinsip-prinsip yang mendasari pengadaan

1 Oloan Sitorus, Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Yogyakarta: Penerbit
Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hal 1.

361