Page 374 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

366 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

menerima ganti kerugian tersebut dan bahwa tanggung jawab untuk membayar ganti
7
kerugian dipandang telah dilaksanakan.
Berkaitan dengan lembaga penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri (konsinyasi)
jelas-jelas pasal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut
UUPA, hak-hak atas tanah itu dapat hapus apabila tanahnya jatuh kepada negara, oleh karena

8
pencabutan hak berdasarkan pasal 18, penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya,
diterlantarkan, terkena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2), tanahnya musnah.
Selanjutnya Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan:

“Obyek Pengadaan Tanah yang telah diberikan Ganti Kerugian atau Ganti Kerugian telah dititipkan di
pengadilan negeri atau yang telah dilaksanakan Pelepasan hak Obyek Pengadaan Tanah, hubungan
hukum antara Pihak yang Berhak dan tanahnya hapus demi hukum”.Pasal 100 ayat (1) ini bertentangan
dengan pasal 27, 34, dan 40 UUPA, di mana dalam ketiga pasal tersebut mengatur hapusnya hak atas
tanah. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri tidak berakibat
pada putusnya hubungan hukum antara tanah hak dengan pihak yang berhak (pemegang hak). Dengan
demikian pihak yang berhak masih mempunyai hubungan hukum dengan tanah hak yang
bersangkutan.

2. Menghidupkan Pencabutan Hak Dalam Perolehan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
Secara tegas Pasal 18 Undang Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama

dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak
dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam penjelasannya, disebutkan
pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak

dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti
kerugian yang layak. Pada tanggal 26 September 1961 diterbitkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Hak Tanah Dan Benda Benda Yang Ada Di Atasnya,
sebagai dasar untuk menyelenggarakan pencabutan hak.

Mengingat prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah, apabila tanah yang sudah
dikuasai oleh pemegang hak secara sah, jika diperlukan untuk pembangunan harus didahului
dengan musyawarah terlebih dahulu. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan,

maka proyek tidak boleh dipaksakan dilaksanakan di lokasi tersebut. Akan tetapi kalau
proyek tersebut bersangkutan dengan kepentingan umum, menurut ketentuan perundang-
undangannya dapat dilaksanakan pencabutan hak, dengan tetap memperhatikan prinsip
penghormatan terhadap hak atas tanah.

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
semakin tampak usaha untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan perorangan

7 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Jakarta: Penerbit
Buku Kompas, 2009, hal 296-297.
8 Penyerahan sukarela oleh pemiliknya, berarti tidak ada unsur paksaan, pemegang hak menerima ganti
kerugian sesuai kesepakatan, uang ganti kerugian tidak dititipkan di Pengadilan Negeri.