Page 379 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 379
Irene Eka Sihombing: Menghidupkan Pencabutan Hak Atas Tanah ... 371
tanah untuk pembangunan dapat dilaksanakan secara konsisten. Penggunaan pencabutan
hak sebagai tata cara perolehan tanah perlu kembali dihidupkan, sedangkan lembaga
konsinyasi dikembalikan fungsinya sebagai lembaga penitipan uang di Pengadilan untuk
perkara-perkara perdata.
Daftar Pustaka
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008.
_____, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan,
2008.
_____, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Penerbit Universitas
Trisakti, 2007.
Gunanegara, Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Jakarta: PT
Tatanusa, 2008).
Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi Dan Implementasi, (Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2009).
_____, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Jakarta: Penerbit Buku
Kompas, 2009.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia) dikutip oleh H.
Mohammad Hatta, Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan
(Yogyakarta: Media Abadi, 2005)
Oloan Sitorus, Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Yogyakarta:
Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004).
Om Prakash Anggarwala, Compulsory Acquisition of Land In India Commentary On The
Acquisition Of Land Act, I of 1894, (New Delhi India: The University Book Agency, 1993).
