Page 377 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Irene Eka Sihombing: Menghidupkan Pencabutan Hak Atas Tanah ... 369

Dalam pertimbangan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 dinyatakan bahwa bagi
rakyat dan masyarakat Indonesia hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya
merupakan hubungan hukum yang penting, sehingga apabila benar-benar diperlukan,
pencabutan hak tersebut untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan
Negara, kepentingan bersama dari rakyat serta kepentingan pembangunan, perlu dilakukan
dengan hati-hati dan dengan cara-cara yang adil dan bijaksana. Sementara itu Penjelasan

Pasal 1 UU 20/1961 menyatakan bahwa oleh karena pencabutan hak itu merupakan tindakan
yang sangat penting, karena berakibat mengurangi hak seseorang, maka yang memutuskan-
nya adalah penjabat Eksekutip yang tertinggi, yaitu Presiden.
Inpres tersebut menginstruksikan agar pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda
yang ada di atasnya supaya hanya dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan umum dan

dilakukan dengan hati-hati serta cara-cara yang adil dan bijaksana, segala sesuatunya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Inpres ini memberikan batasan
tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Lalu dalam perkembangannya,
peraturan-peraturan tentang pengadaan tanah memberikan pula batasan-batasan mengenai
apa yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.

Menurut Inpres 9/1973, suatu proyek pembangunan dinyatakan mempunyai bentuk
kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bersifat kepentingan umum, apabila
sebelumnya proyek tersebut sudah termasuk dalam Rencana Pembangunan yang telah
diberitahukan kepada masyarakat yang bersangkutan. Jika suatu proyek pembangunan
Daerah akan dinyatakan mempunyai bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan pem-

bangunan yang bersifat kepentingan umum, maka sebelumnya proyek tersebut harus sudah
termasuk dalam Rencana Induk Pembangunan dari daerah yang bersangkutan dan yang telah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Rencana Induk
Pembangunan harus bersifat terbuka untuk umum. Dalam menerapkan besarnya ganti rugi
atas tanah/bangunan/tanaman yang berada di atasnya Panitia Penaksir harus menaksir seca-
ra obyektif dengan tidak merugikan kedua belah pihak dan dengan menggunakan norma-

norma serta memperhatikan harga-harga penjualan tanah/bangunan/tanaman di sekitarnya
dalam tahun yang sedang berjalan. Pembayaran ganti-rugi kepada orang-orang yang hak atas
tanahnya dicabut, oleh yang berkepentingan harus dilakukan secara tunai dan dibayarkan
langsung kepada yang berhak. Rencana penampungan orang-orang yang hak atas tanahnya

dicabut, oleh yang berkepentingan harus diusahakan sedemikian rupa agar mereka yang
dipindahkan itu tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya/mencari nafkah kehidupan
yang layak seperti semula.
Jika memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Pencabutan hak ini, maka
menurut penulis ketentuan ini sesuai dengan teori Jeremy Bentham, bahwa peraturan
perundang-undangan hendaknya memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian

besar masyarakat (the greatest happiness for the greatest number). Prinsip keadilan terlihat
pada: