Page 376 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

368 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

negara, maka tanah perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat
memberikan kepastian hukum baik dalam penetapan hak ataupun pencabutan hak atas
12
tanahnya.
Banyak pendapat-khususnya mereka yang terlalu dipengaruhi oleh hak individualistis-
bahwa hanya orang yang mempunyai hak dan disebutnya dengan hak asasi manusia, yang
kemudian dengan seketika menafikan hak negara. Adalah kekeliruan apabila negara tidak

mempunyai hak, karena pada dasarnya negara adalah pemegang hak (hak publik). Apabila
meminjam pendapatnya Jean Jacques Rosseou bahwa ketika individu yang satu bergabung
dengan individu yang lain maka jadilah mereka masyarakat, dan ketika masyarakat yang satu
bergabung dengan masyarakat yang lain jadilah mereka suatu bangsa, dan ketika individu
dan masyarakat bersepakat membentuk negara, maka secara konseptual mereka telah

menyerahkan sebagian hak individunya kepada negara untuk diatur guna memberikan
13
harmoni di antara mereka atau social order.
Dalam hal negara memerlukan tanah untuk kepentingan umum, maka negara diberikan
wewenang untuk memperoleh tanah perseorangan, meskipun telah dikuasai dan/atau
dimiliki oleh individu dengan sesuatu hak-hak privat, dengan catatan dilaksanakan melalui

musyawarah dan negara wajib memberikan ganti rugi yang layak. Keberlangsungan
pembangunan untuk kepentingan umum tidak harus terkendala dengan penyediaan tanah,
sebab negara sebagai pemegang hak publik memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan
tanah. Penggunaan wewenang tersebut agar tidak menjadi sewenang-wenang maka perlu
pengaturan dengan level undang-undang sebagai lex specialist dari Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1960. Pengadaan tanah wajib menghormati hak-hak privat sebagai personifikasi
pengakuan hak asasi manusia khususnya jaminan kebebasan untuk memiliki. Selain daripada
itu pemberian ganti kerugian yang layak merupakan kewajiban yang utama termasuk
pemulihan segala dampak hukum yang ditimbulkan dari pengadaan tanah.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pencabutan hak didasarkan kepada
ketentuan Pasal 18 UUPA yang kemudian dilaksanakan dengan diterbitkannya UU 20/1961

dan Inpres 9/1973. Berbeda dengan pelepasan hak atau pembebasan hak, jual beli, yang
kesemuanya ini merupakan cara perolehan tanah berdasarkan musyawarah. Kita mengetahui
bahwa pencabutan hak adalah suatu lembaga hukum yang disediakan untuk memperoleh
tanah oleh pemerintah manakala musyawarah untuk melepasakan tanah dan pemberian

ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan, sedangkan tanah tersebut akan digunakan untuk
pembangunan yang tidak mungkin dipindahkan ke lokasi lain. Oleh karena itu lalu disebut
sebagai upaya paksa. Bukan dalam arti pemerintah memaksakan kehendaknya mengambil
tanah rakyat, tetapi terpaksa dilakukan karena cara biasa yaitu melalui musyawarah tidak
mencapai kesepakatan. Jadi, dalam pencabutan hak, pemegang hak atas tanah bukan berha-
dapan dengan pihak yang kedudukannya sama, tetapi dengan Penguasa.

12 Ibid, hal 21
13 Ibid., hal 18