Page 373 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Irene Eka Sihombing: Menghidupkan Pencabutan Hak Atas Tanah ... 365

Pasal 43:
“Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanah
dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara”.

Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, tetapi
tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1),
karena hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian

sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1). Jika kita bandingkan isi pasal 38 dan 39 ini
dengan Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan
6
Benda-Benda Yang Ada Diatasnya, maka apa yang dimuat oleh kedua pasal di atas jelas-jelas
bertentangan dengan asas-asas perolehan tanah. Apabila kita menyebut kegiatan pengadaan
tanah itu didasarkan atas musyawarah, maka harus tercapai kata sepakat.
Persoalan penitipan uang ganti kerugian, yang biasa disebut dengan konsinyasi, sangat

bertentangan dengan asas perolehan tanah yang menyatakan bahwa, untuk memperoleh
tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh
pihak siapapun kepada pemegang haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan
atau menerima ganti kerugian yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga

“penawaran pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri” seperti
yang diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maria S.W. Sumardjo-
no menyebutkan bahwa secara konsep, penggunaan lembaga penitipan melalui analogi
dengan Pasal 1404 Kitab UU Hukum Perdata adalah keliru. Pasal 1404 Kitab UU Hukum
Perdata mengatur tentang lembaga penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan pada
Pengadilan Negeri dilandasi pada hubungan yang bersifat keperdataan antara para pihak

yang berawal dari adanya hubungan utang piutang. Pengadaan tanah adalah perbuatan
hukum pemerintah untuk memperoleh tanah yang termasuk dalam ranah hukum adminis-
trasi. Untuk memperoleh tanah dari pemegang hak atas tanah, pemerintah memberikan
ganti kerugian. Jelaslah bahwa hubungan antara pemerintah dengan pemegang hak atas
tanah bukanlah hubungan utang piutang yang bersifat keperdataan. Ketika pemegang hak

atas tanah menolak untuk menerima ganti kerugian yang ditawarkan oleh instansi peme-
rintah yang memerlukan tanah, maka tindakan untuk menitipkan uang ganti kerugian di
Pengadilan Negeri merupakan tindakan yang bersifat sepihak, bahwa dengan telah dititip-
kannya uang ganti kerugian itu dianggap bahwa seolah-olah telah terjadi kesepakatan untuk

6 Jika yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itutidak bersedia menerima
ganti-kerugian sebagai yang, ditetapkan dalam Surat KeputusanPresiden tersebut pada pasal 5 dan 6,
karena dianggapnyajumlahnya kurang layak, maka ia dapat minta banding kepada PengadilanTinggi, yang
daerah kekuasaannya meliputi tempat letak tanah dan/bendatersebut, agar pengadilan itulah yang
menetapkan jumlah gantikerugiannya.Pengadilan Tinggi memutus soal tersebut dalam tingkat pertama
dan terakhir.