Page 375 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Irene Eka Sihombing: Menghidupkan Pencabutan Hak Atas Tanah ... 367

dengan kepentingan umum. Berkenaan dengan pengambilalihan hak atas tanah untuk
9
kepentingan umum diatur dalam pasal 37 ayat (1) dan ayat (2). Dengan diterbitkannya
Undang-Undang ini dan berbagai pendapat yang muncul di kalangan masyarakat, seolah
mempertentangkan antara perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pemegang hak

atas tanah di satu sisi dengan upaya pencabutan hak di sisi yang lain. Apakah benar upaya
pencabutan hak itu merupakan suatu tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh
pemerintah. Sementara itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabuatan Hak

Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya sampai sekarang masih berlaku, dan
belum ada upaya untuk merubah ataupun bahkan menggantinya. Dapat dikatakan bahwa
lembaga ini seperti lembaga yang “mandul”. Ada, tetapi tidak digunakan.
Menurut Boedi Harsono upaya pencabutan hak tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi
juga di berbagai negara. Ketika sebidang tanah yang sudah dikuasai oleh pemegang hak

dengan suatu hak atas tanah tertentu, diperlukan untuk kegiatan pembangunan bagi kepen-
tingan umum, sementara itu lokasinya tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, dan sudah
dilakukan upaya musyawarah, akan tetapi menemui “jalan buntu” maka lembaga pencabutan
hak ini yang digunakan.

Apakah negara mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pencabutan hak? Miriam
Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menulis bahwa negara merupakan
integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara
adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan
10
manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang terjadi. Dalam
kaitannya dengan tanah, sebagaimana diuraikan sebelumnya, Negara selaku organisasi

kekuasaan seluruh rakyat, bertindak dalam kedudukannya sebagai kuasa dan petugas Bangsa
Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut ia merupakan organisasi kekuasaan rakyat
yang tertinggi.
Tanah mempunyai kedudukan yang amat penting bagi manusia, masyarakat dan negara,
11
dan tanah selalu ada dalam kehidupan dan penghidupan manusia. Untuk mewujudkan
ketertiban hukum, negara perlu mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah
atau manusia dengan manusia yang berkaitan dengan tanah. Hukum yang mengatur hu-
bungan itu adalah Hukum Tanah, yang sifat hukumnya tidak independen lepas dari pengaruh
hukum manapun, tetapi sangat dipengaruhi dengan hukum keperdataan, hukum ekonomi
bahkan hukum administrasi, termasuk di dalamnya hukum pidana administrasi. Hukum

Tanah selain mengandung unsur hukum perdata tetapi juga mengandung hukum publik,
selain unsur-unsur hukum lainnya. Begitu pentingnya peran tanah bagi individu, rakyat dan

9 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, (Jakarta: Penerbit
Buku Kompas, 2008), hal 270.

10 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia) dikutip oleh H. Mohammad Hatta,
Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan (Yogyakarta: Media Abadi, 2005), hal 61.
11 Gunanegara, Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Jakarta: PT Tatanusa,
2008), hal 12.