Page 372 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

364 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

pembebasan lahan yang berada di bidang kritis. Salah satu kendala yang dihadapi dalam
pembebasan lahan adalah banyaknya pemilik lahan yang tidak setuju dengan harga
tanah yang ditentukan appraisal. Padahal, appraisal telah menentukan harga tanah
sebesar Rp 26 juta per meter persegi. Ini di atas harga nilai jual objek pajak (NJOP) di
5
kawasan tersebut, yang hanya Rp 13 juta per meter persegi.
Menurut Maria S.W. Sumardjono, penerapan penawaran pembayaran yang diikuti
dengan penitipan pada Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang

Undang Hukum Perdata, keliru ditetapkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang
diperbaharui dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Pengadaan tanah adalah perbuatan
pemerintah/Pemda, yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi, sedangkan lembaga
penawaran dalam Pasal 1404 KUUHPerdata mengatur hubungan hukum keperdataan di

antara para pihak. Selain keliru menerapkan konsep dan terkesan memaksakan kehendak
sepihak.
Meskipun sudah dikritisi, akan tetapi Pemerintah tetap mencantumkan konsinyasi
sebagai ”jurus pamungkas” dalam perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pasal 38 dan 39 UU Nomor 2 Tahun 2012:

(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian,
pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat
dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan
Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 ayat (1).

(2) Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu
paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.
(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
padaayat (2) dalamwaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan

kasasi kepada Mahkamah AgungRepublik Indonesia.
(4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejakpermohonan kasasi diterima.

(5) Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap menjadidasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan
keberatan.
Pasal 42:

“Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil
musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah
Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri
setempat.”

5 Dikutip dari BeritaSatu.com