Page 366 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

358 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak
berstatus badan hukum; atau
c. Pihak yang Berhak lainnya.
Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak

memberikan kuasa, Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besar Ganti Kerugian
yang ditetapkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (Pasal 71 ayat 3). Hasil kesepakatan dalam
musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang

dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan (Pasal 72 ayat 1). Selanjutnya Pelaksana
Pengadaan Tanah membuat penetapan mengenai bentuk Ganti Kerugian berdasarkan Berita
Acara Kesepakatan (Pasal 75 ayat (2).
Di dalam Perpres No.40 Tahun 2014 Pasal 73 telah diatur jika terjadi ketidaksepakatan

mengenai ganti rugi, yaitu kepada Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada
Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah. Selanjutnya Pengadilan Negeri memutus
bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja

sejak diterimanya pengajuan keberatan. Dalam hal Pihak yang berhak keberatan terhadap
putusan Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat
mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib memberikan kepu-

tusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berda-
sarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, maka Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan

Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum (Pasal 86 ayat 3).
Kata kunci pertama dalam pengadaan tanah secara langsung ini, adalah kepentingan
umum, dan kata kunci kedua, adalah musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat

merupakan ciri khas demokrasi Pancasila, musyawarah harus diliputi oleh semangat keke-
luargaan dan dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Penitipan
ganti rugi di pengadilan, pada dasarnya telah mencederai prinsip musyawarah mufakat yang

harus dijunjung tinggi oleh para pihak. Tanpa adanya proses musyawarah mufakat antara
pemegang hak atas tanah dengan pihak instansi pemerintah yang memerlukan tanah,
pengadaan tanah secara langsung bagi pembangunan kepentingan umum tidak akan pernah
9
terealisasi .
Dalam perspektif teoritik, ketika musyawarah tidak berhasil mencapai penetapan ganti
rugi, maka keberlakuan asas fungsi sosial hak atas tanah akan diterapkan, sehingga ketika

9 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Penerbit Bayu Media
Publishing, Malang, 2007, Hlm.147.