Page 362 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

354 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Ketika pengadaan tanah dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah
dengan para pemegang hak atas tanah, melalui cara jual beli atau tukar menukar atau cara
lain yang disepakati kedua belah pihak, maka proses perjanjiannya akan dilakukan melalui
transaksi yang lazim terjadi dalam lapangan Hukum Perdata. Dengan demikian ketentuan

Pasal 121 bersifat fakultatif atau memberikan pilihan kepada instansi pemerintah untuk
menggunakan cara cara jual beli atau tukar menukar yang terdapat di dalam hukum perdata
yang tunduk pada KUHPerdata Buku III, ataukah akan memakai cara menurut aturan dalam

UU No.2 Tahun 2012 Pasal 13 – Pasal 27.
Pilihan cara “jual beli”, “tukar menukar” atau “cara-cara lain yang disepakati” menimbul-
kan konsekuensi berlakunya Hukum Perdata bagi kedua belah pihak yaitu instansi Pemerin-
tah dan pihak pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu transaksi tersebut harus memenuhi

ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: (i)
adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak; (ii) adanya kecakapan pihak-pihak yang
membuat perjanjian; (iii) adanya objek tertentu; serta (iv) adanya kausa yang halal.
Penggunaan lembaga hukum yang terdapat dalam Hukum Perdata bagi pengadaan tanah

secara langsung semata-mata dikarenakan sifat Buku III KUHPerdata adalah terbuka yaitu
tersurat dalam Pasal 1338 ayat (1) mengandung “asas kebebasan berkontrak”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pengadaan Tanah Secara Langsung
Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang dianut dalam Hukum Perjanjian terdapat
dalam KUHPerdata Buku III. Asas kebebasan berkontrak tersimpul dari Pasal 1338 ayat (1)
menyebutkan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” yang diletakkan dimuka kata “perjanjian”
menunjukkan suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan
3
itu akan mengikat sebagai undang-undang . Pembatasan terhadap kebebasan itu terletak
4
pada “ketertiban dan kesusilaan” . Asas kebebasan berkontrak diadopsi oleh UU No.2 Tahun
2012 melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden No.40 Tahun 2014 Pasal 121
sebagai dasar melaksanakan pengadaan tanah secara langsung untuk pembangunan
kepentingan umum melalui cara jual beli, tukar menukar atau cara-cara lain yang disepakati.

Penggunaan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati, untuk
melaksanakan pengadaan tanah secara langsung, pada prinsipnya tidak dikenal dalam
Hukum Tanah versi UUPA. Secara nota bene “jual beli” dan “tukar menukar/barter” dikenal
dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata. Sebelum berlakunya UUPA, tanah sebagai benda

tidak bergerak diatur dalam KUHPerdata Buku II tentang Benda dan lembaga hukum “jual
beli” terdapat dalam Pasal 1457, sedangkan “tukar menukar” terdapat dalam Pasal 1541. Segala
apa yang dapat dijual dapat pula menjadi bahan tukar menukar. Berdasarkan Pasal 1457

3 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 17 .
4 Ibid.