Page 360 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

352 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
Ditetapkannya secara limitatif kegiatan-kegiatan pembangunan yang termasuk dalam
kategori “kepentingan umum” sangatlah penting dan merupakan bentuk penghormatan
terhadap hak milik. Hak milik merupakan “hak terkuat dan terpenuh” (Pasal 20 UUPA).

Dalam makna terkuat dan terpenuh bukan berarti wewenang mutlak, karena UUPA tetap
memberikan prioritas fungsi sosial pada hak-hak atas tanah yang ditetapkan pada Pasal 6
menyebutkan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Prinsip “fungsi sosial hak

atas tanah” menghendaki keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan
umum. Dalam hal ini, hak atas tanah yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan,
jika tanahnya akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan
pribadinya, melainkan wajib pula mempertimbangkan kepentingan umum. Itu pula

sebabnya dinyatakan dalam Pasal 18 UUPA bahwa jika untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah
dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur
dengan Undang-undang.

Ketentuan tersebut tidak pula berarti bahwa kepentingan pribadi akan terdesak sama
sekali oleh kepentingan umum, hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Umum II angka 4 UUPA
bahwa “penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya sehingga

bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik sekaligus masyarakat dan negara.
Ketentuan tersebut tidak berarti kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh
kepentingan umum, UUPA juga memperhatikan kepentingan perseorangan. Kepentingan
masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi hingga tercapainya

tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya”.
Dengan demikian dalam pelaksanaan pengadaan tanah secara langsung, pemberian “ganti
rugi” akan menjadi Titik taut antara kepentingan umum dengan kepentingan privat, oleh
karenanya ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah harus dirasakan

sebagai “ganti rugi yang layak dan adil” hingga akhirnya akan tercapai tujuan pokok yaitu
kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan rakyat seluruhnya.

2. Paradigma Baru Pengadaan Tanah Secara Langsung Untuk Pembangunan
Kepentingan Umum
Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti
kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak (Pasal 1 angka 2 UU No.2 Tahun 2012).

Di dalam pengadaan tanah terdapat dua pihak yang terlibat yaitu “instansi pemerintah”
seperti lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik

Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah, dengan “Pihak yang Berhak” adalah
pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.