Page 357 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Nia Kurniati: Asas Kebebasan Berkontrak pada Pengadaan Tanah Secara Langsung ... 349

sumber APBN atau APBD seringkali dibiayai dari dana pinjaman luar negeri. Hal ini tentunya
harus dihindari agar kegiatan pembangunan berjalan lancar, kesejahteraan rakyat dapat
tercapai dan pemerintah tidak menanggung kerugian.
Sulitnya mencapai kesepakatan menentukan nilai ganti rugi merupakan suatu hal wajar

mengingat tanah mempunyai beragam nilai bagi pemiliknya seperti nilai ekonomi, nilai
social, nilai budaya, dan bahkan nilai magis religious, dan nilai hukum. Hukum memberi
perlindungan terhadap hak milik tersurat dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (4) bahwa : “Setiap

orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil
alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” . Demikian dinyatakan pula dalam Pasal 28
G ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi”.
Pada pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum terjadi tarik menarik antara
kepentingan umum dan kepentingan pribadi terhadap tanah. Namun keduanya telah

diakomodir oleh hukum yaitu Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya yang terdapat
dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang telah mengalami perubahan beberapa kali
yaitu diantaranya dengan Peraturan Presiden No.40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Perpres No.71 Tahun 2012.
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, “pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum

yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang
memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, melalui cara jual beli atau tukar
menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”, demikian disebut dalam Pasal 121
Perpres No.40 Tahun 2014. Terbitnya kebijakan pengadaan tanah secara langsung ini telah

memberi kemudahan bagi instansi pemerintah yang memerlukan tanah kurang dari 5 Hektar
(Ha) melaksanakannya tanpa melalui formalitas tahapan pengadaan tanah yang terdiri dari
tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil sebagai-

mana diatur oleh Pasal 13 UU No.2 Tahun 2012. Pengadaan tanah secara langsung ini dilaku-
kan melalui jual beli, tukar menukar, cara lain yang disepakati. Aturan hukum mengenai Jual
beli dan Tukar Menukar terdapat dalam Buku III KUHPerdata.
Salah satu asas hukum perjanjian yang dianut Buku III KUHPerdata, yaitu asas kebe-

basan berkontrak, menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak
(perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang,
1
kesusilaan dan ketertiban umum . Ketika instansi Pemerintah memilih cara jual beli tukar
menukar, cara lain yang disepakati dalam rangka mendapatkan tanah melalui pengadaan

1 Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Jakarta, Cetakan VI, 1979, hlm.13.